JAKARTA, Bisnistoday- Pemerintah diminta serius dalam menerapkan transformasi transaksi jalan tol semi otomatis ke sistem otomatis yakni Multi Line Free Flow (MLFF) pada pertengahan tahun 2023. Pasca penerapan nanti jangan sampai menjadi kebijakan coba-coba yang hanya memicu polemik masyarakat.
Anggota Komisi V, DPRRI, Sudewo mengatakan, pemerintah harus membuka diri dalam pelaksanaan transaksi elektronik ini. Dari pada nanti, dalam implementasinya banyak keluhan masyarakat. “Ini sesuatu yang baru, jangan sampai jadi kelinci percobaan. Harus dipersiapkan matang,” terangnya saat Diskusi Publik yang diprakarsai INSTRAN tertajuk ” Peluang dan Tantangan Implementasi Sistem Bayar Tol Tanpa Henti” di Jakarta, Selasa (7/2).
Sudewo menegaskan, intinya didalam penerapan MLFF ini bagaimana masyarakat pengguna jalan tol mendapatkan kemudahan. Disisi lain bagi operator dan juga investor tidak merasa dirugikan. “Mereka itu, melintasi jalan tol dengan membayar dan juga jangan merugikan operator.”
Didalam koridor Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) jalan tol nanti agar tidak hasilnya merugikan keduabelah pihak ini dengan adanya penerapan teknologi MLFF. Sebenarnya rencana penerapan MLFF ini sejakh 2016 lalu, dan berjalan hingga 2022 kemarin. “Apakah dalam kurun waktu terbatas ini sampai Maret nanti bisa ditetapkan RPP Jalan tol ini?”
Segera Sahkan RPP Jalan Tol
Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik mengatakan, perlunya pemerintah menetapkan kebijakan dengan mengesahkan RPP Jalan Tol. “Semua itu perlu landasan untuk menjalankan, tetapi bagaimana menjalankanya, kalau aturanya tak ada. Jadi kebijakan jadi tak jelas,” ujarnya.
Berkaca dari penerapan IOT, di bandara Soekarno Hatta (SOETA) berjalan sistem transaksi yang semakin transparan. Ini menyangkut juga cashflow dari operator jalan tol itu sendiri, karena harus membayar cicilan dan sebagainya. “apakah dengan MLFF ini menjamin penyediaan dana tepat waktu. Selain itu, juga siapa pengelola, Roatec atau BUMN, dan harus ada harmonisasi karena menyangkut aturan yang berkait.”
Demikian halnya, lanjut Agus Pambagio, bagaimana alat MLFF ini mampu mengenal terhadap kendaraan dengan berbagai jenis atau tipenya. Demikian pula, mengenai aspek penegakan hukumnya, terutama tentang kepemilikan. “Mobil itu macam-macam jenisnya, dan bagaimana mengenalinya alat tersebut karena juga menyangkut kepemikan,” ujarnya.
Sementara, Yayat Supriyatna, pengamat tata perkotaan mengatakan, waktunya tinggal menghitung hari untuk dapat diujicoba pada Juni 2023 mendatang. Rancangan PP paling tidak dapat dituntaska pada Maret nanti. “Ini waktunya tinggal menghitung hari, untuk mengejar pilot project per Juni nanti.”
Masyarakat harus dieduasi bagaimanapun ini adalah kultur baru dalam transaksi jalan tol. Tiga hal yang penting terkait transaksi jalan tol, masyarakat harus tahu aturan, bagaimana menghemat pengeluaran BBM maupun hemat waktu.
“Saya pikir masyarakat perkota jabodetabek lebih rasional dan cocok untuk pilot project. Berbeda dengan seperti tol di Sumatera, mereka tak mau nyimpan duit di Kartu EToll lama-lama. Karena lewat tol tidak setiap hari,” tuturnya.
Peralihan Transaksi
Resdiansyah, Wakil Presiden ITS Indonesia Akademisi Universitas Pembangunan Jaya, penerapan sistem transaksi MLFF harus dilakukan melalui pemindahan transaksi yang smooth. Tidak semua transaksi harus MLFF tetapi juga disediakan untuk tempat pembayaran tap.
“Butuh ruas khusus untuk dilakukan ujicoba dan ada ruas untuk tap kartu. Mudah-mudahan target ujicoba Juni atau Juli nanti dapat terlaksana. Tentu utamanya pembentukan PP jalan tol harus segera dituntaskan.”/
