DPR dan Menkopolhukam Segera Rakor TPPU Rp 349 Triliun

JAKARTA, Bisnistoday – Komisi III DPR RI bakal menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Menkopolhukam, Mahfud MD pada Rabu, (29/3) mendatang untuk membahas kelanjutkan temuan PPATK tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaporkan Rp 349 Triliun.

Selumnya Kepala PPATK menegaskan, dalam rakor baru-baru ini, temuan tersebut berkaitan dengan tupoksi Kementerian Keuangan.

Jadwal rapat tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR RI. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada awak media di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/3).

“Ya sebenarnya karena mengikuti mekanisme di DPR saja bahwa hari Jumat itu adalah hari untuk para anggota dewan kalau kami di Fraksi, (hari) Jumat itu biasanya ke dapil. Nah, sehingga nanti kalau kemudian dipaksakan hasilnya tidak maksimal. Sehingga, kemudian dicari oleh komisi teknis mendapatkan tanggal 29 (Maret 2023) dan itu kita harapkan memang berjalan dengan seperti yang direncanakan,” jelas Dasco.

Selanjutnya, tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, adapun terkait hal-hal teknis dan hal spesifik lainnya dapat di-cross check lebih lanjut kepada komisi teknis terkait. “Soal yang digali dan soal spesifik mungkin nanti bisa dicek atau bisa dimonitor saja di komisi teknis pada saat nanti pelaksanaan karena saya juga belum tahu persis mengenai poin-poin yang akan digali,” tandas Dasco.

Selain itu, terkait surat larangan buka bersama bagi pejabat dan ASN oleh Presiden, Dasco menyatakan alasan pelarangan tersebut karena saat-saat ini masih merupakan masa transisi dari pandemi ke endemi. 

“Dan juga memang walaupun masih apa namanya Covid ini sudah agak jarang, tetapi memang masih ada juga di Indonesia saya rasa juga masih ada. Nah sehingga seperti di DPR, itu yang kemudian berkumpul juga kita tetap lakukan juga secara sebagian hadir tapi sebagian besar boleh melalui zoom,” paparnya.

“Nah mungkin yang dimaksud oleh Pak Pram (Pramono Anung/Sekretaris Kabinet)  itu adalah kemudian berbuka puasa di restoran di tempat-tempat yang berlebihan. mungkin begitu. Nah, ini kan yang dimaksud itu adalah bagaimana mencegah supaya Covid itu kemudian tidak menjangkit lagi, tidak mewabah lagi dalam situasi yang sama sekali belum selesai sebenarnya kan, gitu loh,” terangnya. 

“Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di tahun depan masa transisi dari pandemi ke endemi ini bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa melakukan kegiatan ibadah puasa bulan Ramadhan secara normal,” tambahnya./DPR/