JAKARTA, Bisnistoday – Indonesia masih perlu 800 ribu wirausaha baru untuk mencapai 4 persen atau 5,7 orang dari jumlah angkatan kerja dan bisa disebut negara maju. Saat ini jumlah wirausaha di dalam negeri telah mencapai 3,94% atau 4,9 juta orang.
Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah saat jumpa pers di Jakarta, Senin (14/10) menyatakan optimistis bisa mencapai target wirausaha 4 persen tersebut dengan kerja sama lintas kementerian.
Ia mengungkapkan, tahun ini jumlah wirausaha telah mencapai 3,94 persen atau 4,9 juta orang. “Jadi masih butuh kurang lebih sekitar 800 ribu wirausaha untuk mencapai target negara maju. Saya punya optimisme target tersebut dapat tercapai,” kata Azizah.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa saat ini pertumbuhan wirausaha di dalam negeri masih belum kembali ke posisi prapandemi. Siti mendata presentase pada 2019 mencapai 3,2% atau 5,07 juta orang. Angkanya anjlok 7,16% secara tahunan menjadi 2,93% pada 2020 akibat pandemi Covid-19.
Pemerintah menambah jumlah wirausaha di dalam negeri berdasarkan desain 2022. Alhasil, jumlahnya pada tahun lalu dapat tumbuh 3,04%.
Siti menjelaskan masing-masing wirausahayang dicetak sekitar tiga tahun terakhir telah memiliki rencana bisnis yang jelas di sektor riil. Seluruh pengusaha tersebut dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di dalam negeri.
Baca juga:Pentingnya Kolaborasi dan Inovasi Cetak Wirausaha Kreatif Berbasis Teknologi
Capaian tersebut masih rendah dibandingkan negara tetangga. “Persentase wirausaha di Singapura atau Malaysia sudah jauh di atas kita, bahkan persentase wirausaha di Amerika Serikat sudah 12% dari populasi angkatan kerja mereka,” katanya.
Ekosistem Digital
Dalam kesempatan tersebut, Azizah juga mengatakan, hingga Juli 2024 sebanyak 25,5 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah bertransformasi dan masuk ke dalam ekosistem digital. Digitalisasi yang dilakukan antara lain optimalisasi penggunaan e-katalog dan media sosial bagi pelaku usaha mikro.
Kemudian, optimalisasi e-commerce lokal dan homogen bagi pelaku usaha kecil, serta digitalisasi pendataan anggota dan pelaporan keuangan bagi usaha menengah.
Dia menjelaskan bahwa transformasi digital UMKM ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya perdagangan digital, melainkan harus membanjiri lokapasar-lokapasar (marketplace) yang ada dengan produk-produk UMKM dalam negeri.
Azizah menambahkan bahwa digitalisasi yang digalakkan tidak hanya sebatas pada pemasaran online, tetapi juga berbagai aspek bisnis UMKM lainnya, mulai dari produksi, pengelolaan sumber daya manusia, hingga pembayaran.
“Kami mendapatkan data bahwa hingga saat ini terdapat 32 juta merchant telah terdaftar sebagai pengguna QRIS, di mana 95 persen adalah pelaku UMKM,” kata dia./
