JAKARTA, Bisnistoday – Hari ini, Kamis 18 Oktober 2024, tepat satu tahun sejak Badan Karantina Pertanian, Kementan resmi bertransformasi menjadi Badan Karantina Indonesia yang dinakhodai oleh Dr. Sahat M. Panggabean sejak tahun 2023.
Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap tuntutan era baru yang makin kompleks, terutama dalam menjaga Ketahanan Pangan (Food Security), Kesehatan (Food Safety and Health), dan Biodiversitas (Biodiversity) nasional dari ancaman hama dan penyakit hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagaimana diatur di dalam UU No. 21 Tahun 2019, PP No. 29 tahun 2023 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Perpres No. 45 Tahun 2023.
Beberapa kebijakan strategis telah diluncurkan berdampak positif pada publik, berbagai kemajuan telah dicapai, namun beberapa tantangan masih dihadapi dalam perjalanan selama satu tahun.
Dari catatan dan pantauan berbagai sumber, progres yang dicapai secara bertahap melakukan transformasi Organisasi dan SDM sebagai konsekuensi transformasi kelembagaan mulai dari jajaran Pusat sampai dengan Daerah (UPT) dapat dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Di bidang teknis operasional perkarantinaan, penguatan sistem digitalisasi Layanan Karantina (E-Certificate), salah satu terobosan penting diluncurkan melalui digitalisasi proses tindakan karantina.
Sistem ini telah mengurangi waktu pelayanan hingga 40% dibandingkan sebelumnya. Kini, eksportir dan importir dapat mengakses layanan secara online, mempercepat proses pemeriksaan karantina. Penggunaan Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan IoT mulai dimanfaatkan untuk mendeteksi potensi ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan dengan lebih cepat dan akurat. Sistem ini mampu memproses data dari berbagai sumber secara real-time, memperkuat pemeriksaan dan deteksi dini ancaman yang masuk melalui Pelabuhan dan Bandara.
Kerja sama internasional, Barantin telah memperkuat kerjasama dengan beberapa negara, termasuk Australia, China, New Zealand, Jepang, dan Uni Eropa untuk meningkatkan standar dan harmonisasi protokol karantina. Kolaborasi ini juga mencakup pertukaran data dan teknologi dalam mendeteksi serta menangani wabah penyakit yang bersifat lintas negara, serta program edukasi dan penyuluhan karantina terus digencarkan di setiap UPT melalui edukasi kepada petani, eksportir, dan masyarakat umum.
Pemeriksaan Preborder Negara Eksportir
Hal yang perlu mendapat perhatian yaitu kebijakan pemeriksaan Pre-border di negara eksportir, merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk memastikan bahwa komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang akan masuk ke Indonesia telah memenuhi standar karantina dan kesehatan sebelum dikirim.
Meskipun kebijakan ini menawarkan berbagai manfaat signifikan bagi Indonesia seperti pencegahan lebih awal terhadap masuknya hama, penyakit, atau produk berbahaya yang tidak memenuhi standar, pengurangan waktu penahanan di Pelabuhan atau Bandara di dalam negeri, dan mendukung efisiensi logistik dan menekan biaya penyimpanan.
Kepercayaan pasar internasional terhadap sistem Karantina Indonesia, dapat meningkatkan ekspor Indonesia melalui harmonisasi standar biosekuritas. Potensi kerjasama penerapan kebijakan pre-border dapat lebih efektif jika diterapkan melalui kerjasama dengan negara-negara ASEAN atau perjanjian kerjasama bilateral (Indonesia vs Negara Mitra Dagang) dan Regional (ASEAN Plus 1, 2 dan RCEP) untuk menyepakati standar karantina bersama.
Aspek penting yang perlu perhatian agar sistem yang diterapkan seperti Pre-Shipment Quarantine Inspection (PSQI) dalam pemeriksaan Pre-border dapat dipertimbangan ke arah efesiensi, afektifitas, modernisasi, dan resiprokal pelaksanaan tindakan karantina secara bilateral atau regional melalui pendekatan System Approach for Quarantine dapat menjadi alternatif di masa datang melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA).
Penggunaan anggaran dan independensi jika pemeriksaan tersebut dibiayai oleh negara eksportir dapat mengurangi beban anggaran Indonesia secara signifikan. Namun, ada beberapa risiko yang muncul dari pembiayaan oleh negara eksportir, antara lain independensi dan integritas pemeriksaan karantina, transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu pertanyaan.
Menggarisbawahi hal mendasar yang perlu segera mendapat perhatian oleh pengambil kebijakan Barantin, bahwa sebagai lembaga Non Kementerian (LPNK) mandiri perlu segera membentuk bidang yang menangani Penindakan dan Penegakan Hukum Karantina melalui pendekatan holistic, adaptif, dan responsif, mengingat tantangan globalisasi, perubahan iklim, dan mobilitas barang serta manusia yang makin cepat. Dengan keberadaan lembaga tersebut selain dapat melakukan deteksi dini dan early warning tindakan karantina juga dapat mensejajarkan dengan lembaga lainnya di Border seperti Custom, Immigration dan Quarantine (CIQ).
Selain itu, kebijakan karantina di perbatasan darat antara Indonesia dan negara tetangga, seperti di Sarawak-Entikong (Kalimantan Barat), Papua-PNG, dan NTT-Timor Leste, memiliki peran strategis dalam melindungi keanekaragaman hayati, kesehatan manusia, hewan, serta tumbuhan di kawasan perbatasan yang rawan terhadap masuknya hama, penyakit, dan organisme pengganggu.
Di masa depan, penguatan kebijakan karantina di perbatasan darat ini sangat penting karena beberapa faktor, seperti intensitas perdagangan, pergerakan barang dan manusia yang makin meningkat, serta risiko penyebaran penyakit lintas batas. Roadmap progress “One Borneo Protection Concepts” hendaknya menjadi prioritas Barantin di masa dating, dengan keberhasilan kerjasama perkarantinaan ini, dapat menjadi leverage kerjasama perkarantinaan dengan perbatasan darat lainnya seperti Papua-PNG, dan NTT-Timor Leste.
Terobosan Baru Karantina
Sebagai Direktur executive Indonesia Quarantine Watch (IQW) mengapresiasi berbagai terobosan kebijakan perkarantinaan nasional telah diluncurkan dalam kurun waktu satu tahun transformasi Barantin, namun berbagai tantangan dalam implementasi perkarantinaan nasional menyikapi kondisi terkini diperlukan modernisasi tindakan perkarantinaan di masa mendatang.
Khususnya dalam mendorong pencapaian devisa negara melalui pengawasan ekspor produk pertanian dari Indonesia dengan memperkuat sistem Kemitraan Pemerintah dan Swasta (P to B) dan (B to B) agar dapat ditumbuhkembangkan ke arah yang lebih professional, transparan, dan berintegritas.
Termasuk kerjasama JSR Fumigation dengan Australia agar dapat ditinjau kembali agar dapat dilakukan RESIPROCAL dan SEIMBANG, serta tidak menjadikan hasil Audit JSR Australia sebagai dasar untuk melakukan SUSPENSION suatu Fumigator di dalam negeri yang telah dibina oleh Barantin selama ini.
Jakarta, Oktober 2024
Oleh : Arifin Tasrif, Ph.D, Direktur, Indonesia Biosecurity Advice.
