PERNYATAAN, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie yang menilai polemik kuota mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai persoalan yang “tidak perlu dipermasalahkan” justru memperlihatkan jurang antara kebijakan di pusat dan realitas di lapangan. Alih-alih menenangkan, pernyataan tersebut membuka kembali persoalan lama: ketidakadilan struktural antara PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dibiarkan berlangsung puluhan tahun.
Masalah pendidikan tinggi Indonesia bukan semata soal kuota, tetapi soal desain sistem yang timpang. PTN memperoleh dana besar dari negara yang bersumber dari pajak rakyat, mulai dari gaji dosen, gedung, laboratorium, hingga operasional. Namun pada saat yang sama, PTN juga diberi ruang luas untuk menarik dana masyarakat dengan menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Akibatnya, PTN menikmati dua sumber pembiayaan sekaligus, sementara PTS dipaksa bertahan hanya dengan mengandalkan masyarakat.
Dalam kondisi seperti ini, negara seolah tidak hadir sebagai wasit yang adil. Persaingan antara PTN dan PTS berubah menjadi cutthroat competition, persaingan potong leher, yang secara perlahan mematikan PTS. Padahal, jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat telah berperan besar dalam membangun pendidikan tinggi. Universitas Islam Indonesia berdiri sebelum 1945, Universitas Nasional lahir pada 1948, dan ratusan PTS lain dibangun dengan investasi mandiri oleh ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah.
Ironisnya, peran sejarah dan kontribusi masyarakat itu kini tergerus. Banyak PTS berguguran bukan karena kualitas semata, melainkan karena kebijakan yang tidak adil. Ketika PTN yang telah dibiayai negara juga bebas menyedot dana masyarakat hingga 70 persen atau lebih, birokrasi membengkak, efisiensi menurun, dan PTS tersingkir perlahan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, keunggulan finansial ini tidak berbanding lurus dengan prestasi global. Setelah lebih dari setengah abad dibiayai negara, mayoritas PTN Indonesia masih tertinggal dari kampus-kampus di Singapura dan Malaysia. Kegagalan ini seharusnya menjadi bahan refleksi serius, bukan justru ditutup dengan narasi normatif tentang “peluang belajar.”
Jika negara sungguh ingin adil, maka asas kesetaraan (equality) harus dijalankan secara konkret. Anggaran pendidikan tinggi dari APBN tidak boleh hanya dinikmati PTN. Salah satu opsi yang rasional adalah memotong sebagian anggaran negara untuk PTN, misalnya 50 persen, untuk kemudian dibagi secara proporsional kepada PTS. Dengan begitu, baik PTN maupun PTS sama-sama mendapat dukungan negara dan tetap dapat mengelola pendanaan dari masyarakat.
Alternatif lain, bila pembagian anggaran dianggap terlalu berat, adalah pembatasan penerimaan mahasiswa di PTN berdasarkan skema keadilan sosial. Mahasiswa dari kelompok tidak mampu dibiayai penuh oleh negara, sementara mahasiswa dari keluarga mampu membiayai diri sendiri melalui mekanisme cross subsidy. Skema ini menjaga misi sosial PTN sekaligus mencegah ekspansi penerimaan mahasiswa yang tidak terkendali.
Negara tidak boleh terus memelihara diskriminasi kebijakan yang menempatkan PTN “lebih tinggi derajatnya” dibanding PTS. Pendidikan tinggi adalah tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Ketika salah satu dipinggirkan, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan UUD 1945, akan kehilangan makna substansialnya.
Sudah saatnya negara berhenti absen, berhenti berpihak secara sepihak, dan mulai menata ulang sistem pendidikan tinggi yang adil, sehat, dan berkelanjutan bagi semua.
Jakarta, Desember 2025
Oleh: Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D, Rektor Universitas Paramadina.
