JAKARTA, Bisnistoday — Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta, Yusa Cahya Permana, menegaskan keberhasilan angkutan umum di daerah bukan ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, melainkan komitmen pemerintah daerah (pemda) setempat.
Selama ini, banyak pemda menjadikan keterbatasan dana sebagai alasan untuk tidak memulai layanan angkutan umum. Anggaran Jakarta kerap dijadikan pembanding semata-mata dari sisi angka.
“Harus berubah stigma saja. Komitmennya gimana sih? Problemnya adalah ketika melihat Jakarta, yang dilihat itu anggarannya,” ujar Yusa dalam Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Esensi angkutan umum dinilainya tidak hanya dari besaran dana, melainkan dampak layanan. Dengan anggaran besar, Jakarta mampu menghadirkan layanan masif. Namun, kota-kota lain tidak harus meniru skalanya.
Ia menyebut sejumlah daerah seperti di Aceh, Jawa Tengah, dan Yogyakarta telah menunjukkan bahwa komitmen tetap bisa diwujudkan meski dengan keterbatasan.
“Walaupun layanannya jauh dari sempurna tapi paling tidak sudah ada komitmen dulu. Kebutuhan masyarakat itu tidak melihat permasalahan administrasi. Bodo amat ya, anggarannya baru turun kapan. Harus ada layanannya,” terangnya.
Oleh sebab itu, ia menilai penyediaan angkutan umum tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan swasta mutlak diperlukan agar ada kekuatan finansial yang menopang operasional, terutama pada fase awal sebelum subsidi turun.
Ia juga mengatakan masyarakat perlu diedukasi bahwa layanan angkutan umum memiliki harga wajar dan tidak terlalu mahal. Namun, bukan berarti gratis selamanya.
Menurutnya, program gratis boleh diterapkan sebagai pengenalan, tetapi dalam jangka panjang bisa menjadi beban berat bagi pemda. (E2-NOVITA LESTARI)
