INSTRAN: Indonesia Belum Punya Skema Transportasi Bencana, Pemanfaatan Drone Masih Terkendala Regulasi

JAKARTA, Bisnistoday — Ketua Dewan Pembina Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN), Prof. Bambang Susantono, menilai Indonesia belum memiliki masterplan yang jelas terkait pergerakan dan layanan transportasi saat bencana.

Padahal, sebagai negara yang berada di ring of fire dengan tingkat kerawanan tinggi, kebutuhan akan sistem transportasi yang tangguh (transport resilient) menjadi semakin mendesak.

“Indonesia ini kayak arisan bencana. Jadi bersiaplah manakala terjadi sesuatu yang kita tidak diinginkan bersama. Kita tetap punya jalur angkutan yang bisa diandalkan,” kata Bambang dalam Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia mengingatkan ke depan Indonesia perlu lebih serius membangun konsep transportasi tangguh bencana dengan membuka opsi-opsi baru, termasuk pemanfaatan angkutan udara skala kecil hingga menengah.

Tidak hanya helikopter, tetapi juga drone berkapasitas besar untuk menjangkau wilayah yang terputus aksesibilitasnya.

Namun, ia menilai tantangan utama saat ini adalah aspek regulasi. Aturan mengenai pengoperasian drone masih belum memadai untuk mendukung pemanfaatan secara luas dan aman, khususnya dalam konteks logistik kebencanaan.

Menurutnya, meski sudah ada regulasi awal, substansinya belum cukup untuk menjawab kebutuhan operasional di lapangan.

“Jadi PR buat teman-teman di Kementerian Perhubungan saya kira secepatnya lah bikin aturan,” ujarnya.

Menanggapi rencana revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 tentang pengoperasian pesawat tanpa awak, ia menilai langkah tersebut sangat strategis, terutama menjelang rencana pemanfaatan drone di wilayah 3T pada 2026.

Berdasarkan pengalaman negara lain, penggunaan drone skala menengah untuk pengiriman emergency supplies dan logistik ke wilayah terluar dan terpencil terbukti efektif. Namun, penerapannya harus berada dalam kerangka regulasi yang matang.

“Harus ada masterplan. Jalurnya diatur, ketinggiannya diatur, supaya tidak membahayakan pihak lain. Juga perlu diperhatikan isu privacy. Orang tentu tidak ingin tiba-tiba ada drone berseliweran di atas rumahnya,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa regulasi baru harus mampu menyeimbangkan kebutuhan kemanusiaan, keselamatan penerbangan, dan perlindungan privasi publik. (E2-NOVITA LESTARI)