JAKARTA, BisnisToday – Wamen PKP Fahri Hamzah menilai urbanisasi pesat membatasi akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan terjangkau.
Kondisi tersebut membuat jutaan keluarga masih tinggal di lingkungan padat yang belum memenuhi standar kelayakan.
“Menjawab tantangan ini pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan dan renovasi tiga juta rumah,” jelas Fahri Hamzah dalam dalam OECD Policy Seminar on Sustainable Housing, Building and Cities, Senin (26/1/2026).
Program tersebut dijalankan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat sektor perumahan nasional.
Secara terbuka Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa pembangunan, renovasi rumah rakyat tidak hanya mengedepankan kuantitas tapi utamakan kualitas.
“Pembangunan perumahan harus mengutamakan kualitas, keberlanjutan, dan martabat masyarakat,” tegas Fahri.
Ia menyebut hunian ideal harus ramah lingkungan, rendah emisi karbon, serta tangguh menghadapi bencana.
Pemerintah juga mengintegrasikan kebijakan perumahan dengan perencanaan kota untuk menciptakan lingkungan inklusif dan berkelanjutan.
Strategi difokuskan pada hunian vertikal berbasis TOD, kawasan kumuh, dan penyediaan rumah di kawasan industri.
“Kami optimistis kolaborasi lintas sektor mampu mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan,” pungkas Wamen PKP Fahri Hamzah.
