JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Dunia usaha tidak hanya membutuhkan modal, pasar, dan tenaga kerja untuk berkembang. Lebih dari itu, bisnis membutuhkan kepastian hukum, stabilitas politik, serta pemerintahan yang mampu menciptakan aturan main secara adil. Tanpa ketiganya, investasi bisa kehilangan arah dan dunia usaha perlahan kehilangan kepercayaan.
Inilah persoalan mendasar ketika politik terlalu jauh mencampuri urusan ekonomi. Kekuasaan yang seharusnya menjadi penjaga iklim usaha justru berpotensi menjadi sumber ketidakpastian. Politik tidak lagi berfungsi membangun kesejahteraan, tetapi berubah menjadi instrumen kepentingan kelompok dan elite tertentu.
Hal ini, mengingatkan bahwa peran negara sangat menentukan masa depan ekonomi. Ketika institusi negara melemah, aturan hukum tidak berjalan konsisten, dan kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik, maka dunia usaha menjadi korban pertama.
Salah satu persoalan serius adalah terkonsentrasinya kekuasaan pada segelintir elite. Kondisi ini membuat keputusan strategis sering kali tidak melibatkan para ahli, teknokrat, maupun pertimbangan ilmiah. Akibatnya, kebijakan ekonomi berisiko lahir berdasarkan intuisi penguasa, bukan data dan kebutuhan masyarakat.
Situasi semakin berbahaya ketika budaya Asal Bapak Senang (ABS) tumbuh di lingkungan birokrasi. Para pejabat dan teknokrat akhirnya lebih memilih menyampaikan laporan yang menyenangkan pimpinan daripada mengungkap kenyataan. Informasi buruk disembunyikan, sementara persoalan mendasar tidak pernah diselesaikan.
Di sisi lain, praktik kolusi antara kekuasaan dan kepentingan bisnis tertentu dapat melahirkan oligarki, monopoli, serta pemburuan rente. Apalagi jika pejabat publik menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan keluarga, kroni, atau kelompok bisnis tertentu. Konflik kepentingan semacam ini merusak persaingan sehat dan menghilangkan kepercayaan investor.
Pemikiran ini mengingatkan pada tesis Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail, bahwa kemajuan negara sangat ditentukan oleh kualitas institusi politik dan ekonomi yang inklusif, bukan sekadar kekayaan sumber daya alam.
Indonesia tidak boleh membiarkan persoalan tersebut menjadi kebiasaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi berpijak pada data, kajian profesional, transparansi, dan kepastian hukum. Para ahli harus diberi ruang menyampaikan kritik, bukan justru dibungkam oleh kepentingan kekuasaan.
Pada akhirnya, politik dan bisnis semestinya berjalan beriringan. Politik menyediakan stabilitas dan aturan yang adil, sementara bisnis menciptakan lapangan kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Jangan sampai kekuasaan yang seharusnya menghidupkan ekonomi justru menjadi penyebab kehancurannya. Sebab, ketika kepercayaan dunia usaha runtuh, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib investor, melainkan juga pekerjaan, kesejahteraan rakyat, dan masa depan bangsa.
Jakarta, November 2026
Oleh : Prof. Didik J Rachbini, PhD, Rektor Universitas Paramadina.
