JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Terhitung sejak awal tahun hingga 6 November 2026, Indonesia sudah dilanda sebanyak 2.304 bencana. Tingginya ancaman bencana di Indonesia menjadi pengingat bahwa risiko perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan pembangunan wilayah. Dalam momen peringatan Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana”, untuk menjawab kebutuhan akan perubahan pendekatan penataan ruang yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan lahan, namun juga mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Kondisi ini (tingginya jumlah bencana) menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat menyampaikan pidato dalam Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di Jakarta, Selasa (10/11).
Dari data bencana yang terjadi selama 2026, 94,27% merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73% merupakan bencana geologi. Bencana tersebut didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan wilayah mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana.
Sekjen ATR/BPN menilai, penataan ruang perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan sehingga pembangunan di Indonesia tidak meningkatkan kerentanan suatu wilayah. Penataan ruang bukan hanya mengatur di mana pembangunan boleh dilakukan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan di lokasi yang tepat dengan memperhatikan risiko, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah.
Upaya tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi tersebut mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) di berbagai tingkatan, mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana. Selain berperan dalam mitigasi pada tahap prabencana, RTR juga menjadi acuan dalam rekonstruksi wilayah setelah bencana terjadi.
Dalam penyusunan RTR itu sendiri, aspek kebencanaan sudah menjadi salah satu pertimbangannya. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dituangkan dalam RTR dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pengendalian pemanfaatan ruang juga perlu dilakukan secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak menambah risiko bencana di suatu wilayah.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” terang Suyus Windayana.
Dalam Talkshow Hari Tata Ruang 2026 ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, turut menyoroti pentingnya penataan ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Lebih dari landasan mitigasi bencana, tata ruang ini jadi acuan dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian saat bencana, hingga dasar rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik Kurniawan saat membacakan pidato Menko PMK./
