BIMA, BisnisToday – BPN Kota Bima menggelar sosialisasi kegiatan fasilitasi pendampingan usaha akses Reforma Agraria pada Rabu, 17 September 2025.
Kegiatan di Kelurahan Oi Fo’o, Kecamatan Rasanae Timur sebagai upaya menunjukkan komitmen pemerintah daerah.
Khususnya, dalam menjalankan program strategis yang terfokus dalam upaya bangun ekonomi masyarakat.
Kepala BPN Kota Bima, Hodidjah, membuka langsung kegiatan yang melibatkan berbagai instansi penting.
Kegiatan menghadirkan perwakilan dari Dinas Koperasi dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima, Dinas Pertanian, dan salah satu bank.
”Kolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reforma Agraria,” ujar Hodidjah dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025)
Menurut Hodidjah, pemerintah perlu menggandeng instansi lain yang memiliki kewenangan.
“Terutama kompetensi teknis untuk memberikan pendampingan optimal kepada masyarakat,” tuturnya.
Manfaat Reforma Agraria:
Reforma Agraria, sambung Hodidjah, berfokus pada penataan kembali struktur penguasaan.
Termasuk, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.
Program ini, lanjut dia, memiliki dua pilar utama. Pertama, penataan aset, kedua, penataan akses.
Penataan aset, melegalkan kepemilikan tanah masyarakat, memberikan kepastian hukum melalui sertifikat tanah.
“Terpenting, penataan akses bertujuan membuka jalan bagi masyarakat untuk mengakses sumber-sumber ekonomi,” tuturnya.
Beri Manfaat Nyata:
Setelah kepemilikan tanah resmi, pemerintah dan berbagai pihak terkait membantu masyarakat mengembangkan usaha mereka.
Dukungan ini berwujud bantuan langsung seperti pupuk, bibit, dan alat pertanian, hingga memberikan akses permodalan dan pendampingan usaha.
Dengan demikian, sertifikat tanah yang diterima masyarakat mempunyai nilai tambah yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
“Secara lebih luas, Reforma Agraria berperan penting dalam menciptakan sumber kemakmuran baru yang berbasis agraria,” jelas Hodidjah.
Harapannya, program ini menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif.
Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat (ormas), BUMN/swasta, dan media.
“Melalui kerja sama ini, target meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan dapat tercapai,” jelas Hodidjah.
