JAKARTA, Bisnistoday- Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi kepulauan dengan kondisi geografis menantang: jalan-jalan berkelok, naik turun, dan sering kali rusak, jauh berbeda dengan Pulau Jawa atau Bali. Dalam situasi demikian, kehadiran angkutan perintis—terutama bus—bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan vital.
Sebagaimana ditegaskan pengamat transportasi dari INSTRAN, Ki Darmaningtyas, “Angkutan Perintis amat diperlukan di NTT, karena tanpa subsidi pemerintah biaya transportasi akan sangat mahal dan tidak terjangkau warga.”
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menanggung selisih biaya operasional dengan tarif yang dibayarkan masyarakat. Skema ini membuat ongkos perjalanan bisa ditekan. Sebagai contoh, rute Kupang–Ayotupas sepanjang 232 km hanya dikenai tarif Rp50.000. Padahal, dengan kondisi jalan yang berat, angka itu hanya mungkin terjadi karena subsidi.
Namun, laporan Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) NTT menunjukkan tingkat keterisian bus sering kali rendah. Pada 2023, rute Kupang–Naimata misalnya, hanya mencatat keterisian 0,67%. Meski demikian, kebijakan ini tak bisa serta-merta dihentikan. “Angkutan Perintis tetap dibutuhkan, meski load factor rendah. Yang perlu adalah kajian serius untuk mengoptimalkannya,” tegas Darmaningtyas.
Kualitas Armada yang Mendesak Dibenahi
Kepala BPTD NTT, Robert Tall, mengakui kendala utama justru ada di sarana. Banyak bus berusia lebih dari 10 tahun dan jumlahnya sangat terbatas. “Kondisi geografis NTT itu tidak datar, banyak jalan rusak. Warga juga butuh angkutan bukan hanya untuk orang, tapi juga untuk barang. Jadi kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan ini amat penting,” ujar Robert.
Ia mencontohkan, model kendaraan mirip “angkutan angguna” di Surabaya era 1990-an—yang bisa mengangkut penumpang sekaligus barang—seharusnya dikembangkan untuk NTT. Dengan begitu, hasil tani, ternak, maupun produk laut bisa sampai ke kota dengan biaya murah.
Terminal Modern, Fungsi Belum Optimal
Di Kupang, pemerintah telah membangun Terminal Tipe A yang modern. Sayangnya, bus perintis, khususnya DAMRI, lebih sering berangkat dari pool sendiri, bukan dari terminal. Padahal, keberangkatan dari terminal akan menjamin standar keselamatan karena seluruh armada wajib lolos uji laik jalan.
“Terminal sudah dibangun dengan biaya besar, mestinya semua keberangkatan bus perintis dimulai dari sana. Selain memastikan keselamatan, juga memudahkan akses penumpang,” ujar Darmaningtyas menambahkan.
Menjaga Aksesibilitas dan Keadilan Sosial
Fluktuasi jumlah penumpang memang terjadi, tetapi menghentikan layanan sama dengan memutus akses masyarakat di wilayah pelosok. Mobilitas warga pedesaan bukan sekadar soal transportasi, tetapi juga soal akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Karena itu, Angkutan Perintis harus dipandang sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Perlu pembaruan armada, kolaborasi pemerintah–swasta, serta kebijakan yang sensitif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat NTT. Seperti diingatkan Darmaningtyas, “Kebijakan Angkutan Perintis bukan hanya soal hitungan bisnis, tapi juga soal keberpihakan negara pada warganya yang tinggal di daerah terpencil.,” tuturnya.
Jakarta, 1 Oktober 2025
Oleh : Ki Darmaningtyas, Pengamat Transportasi dari INSTRAN
