Butuh Langkah Jitu Bangkitkan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah bersama stakeholders mesti mengambil langkah revolusioner untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7%-8% per tahun. Tanpa ada langkah kongkret terutama sektor industri akan sulit menggapai pertumbuhan yang dicita-citakan.

Bersama rekan-rekan Ekonom Muda di INDEF sudah memprediksi tingkat pergtumbuhan tahun ini dan prediksi tahun depan akan stagnan di 5%. Alasannya selama ini tidak ada sgtrategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini dimana PMI sektor tersebar di dalam kue ekonomi ini terus menurun dan jatuh di bawah 50%.

“Dengan sektor industri yang diabaikan tanpa kebijakan berarti seperti ini, apakah layak kita berharap tumbuh 8 persen?”

Sektor industri tumbuh rendah, selama ini dalam beberapa tahun hanya sekitar 3-4%. Ini menunjukkan kinerja yang tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan di atas 5%, apalagi 7% seperti target Presiden Jokowi atau target 8% pada pemerinthan Prabowo Subianto.  Jika industri tumbuh rendah seperti ini, maka lupakan target yang tinggi tersebut.  Selama pemerintahan Jokowi sektor ini diabaikan sehingga target pertumbuhan 7% sangat meleset.

Sektor industri telah terjebak ke dalam proses deindustrialisasi dini sehingga jebakan ini harus diterobos dengan reindustrialisasi berbasis sumberdaya alam Indonesia yang kaya, bersaing dan memenangkan pasar internasinal yang luas dan otomatis berjaya di pasar domestik. Yang harus dijalankan dan tgelah terbukti sukses di negara industgri tidak lain adalah resource-based industry, led-export industry atau outward looking industri.

Strategi industri ini pernah dijalankan pemerintah Indonesia pada tahun 1980-an dan awal 1990-an dengan hasil yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 7%-8%.  Tanpa perubahan strategi seperti ini maka mustahil mencapai target pertumbuhan 8%.  Strategi industri bersaing di pasa internasional ini menjadi kunci berhasil atau tidaknya target pertumbuhan tersebut.

Permintaan global memang mengalami perlambatan sehingga menerobos pasar internasional tidak mudah lagi. Karena itu, pasar-pasar baru di luar Eropa, CIna, USA perlu dijadikan sasaran perdagangan luar negeri Indonesia.  Para duta besar diberi target untuk meningkatkan ekspor dan menjadikan neraca dagang bilateral menjadi positif.

“Mengelola ekonomi nasional tidak mudah dengan berjanji kepada rakyat dengan sasaran target yang tinggi.”

Di luar permasalahan sektoral, ada masalah fiskal yang dihadapi, yakni utang dari tahun ke tahun terus membengkak dari persentase, apalagi nominalnya. Dari tahun 2010 sampai dengan 2024 rasio utang Indonesia terhadap PDB terus naik dari 26% menjadi 38,55%.

Total utang pemerintah sebesar Rp8.473,90 triliun per September 2024. Ini merupakan praktek kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, mengikuti hukum politik dimana rezim memaksimalkan budget (teori budget maximazer) tanpa kendali, tanpa kontrol dan tanpa cek and balances yang sehat.  Politik anggaran hanya refleksi dari politik yang sakit, demokrasi yang dikebiri dan dilumpuhkan selama 10 tahun ini.

Karena seantero dunia sudah tahu pemimpindi Indonesia kemaruk utang, maka tingkat suku bunga tergerak naik tidak masuk akal.  Suku bunga obligasi utang ini  paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

Indonesia harus menaikkan tingkat suku bunga yang tidak masuk akal sampai 7,2% dengan konsekwensi harus dibayar oleh dan menguras pajak rakyat dalam jumlah yang besar. Tingkat bunga obligasi di Thailand hanya 2,7%, Vietnam 2,8%, Singapura 3,2 %, dan Malaysia 3,9%. Tingkat suku bunga tinggi ini karena penarikan utang baru dari tahun ke tahun sudah  diatas Rp1.000 triliun setiap tahun.

Akibatnya kualitas belanja memburuk, porsi membayar bunga utang menjadi paling besar dibanding seluruh belanja Kementerian Negara. Belanja pemerintah pusat semakin digerogoti pembayaran bunga utang, yang  naik pesat dari 11,09 % (2014) menjadi 20,10 % (2024). Secara terus-menerus dan akan terkena dampaknmya pada pemerintahan Prabowo.

Belanja non produktif semakin mendominasi sedangkan belanja produktif mengecil. Belanja non produktif diamati dari belanja pegawai dan belanja barang. Tahun 2014, porsi dua belanja terebut sekitar 34 %, naik menjadi 36% pada 2024.  Setiap tahun untuk bunganya saja (tidak termasuk pokok) harus menguras pajak rakyat sebesar Rp441 triliun untuk membayar utang.

Jakarta, 25 Desember 2024

Oleh : Prof. Didik J Rachbini, Ekonom Senior INDEF/Rektor Universtasi Paramadina.