IDAFLW 2026: Mewujudkan Potensi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dalam Atasi Susut dan Sisa Pangan

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) setiap 29 September menjadi momentum untuk menyoroti pangan yang hilang dan terbuang sebagai isu ketahanan pangan, lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Dalam momentum IDAFLW 2026, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) melalui inisiatif GRASP 2030 menyelenggarakan kegiatan bertema “Mewujudkan Potensi Pengurangan Susut dan Sisa Pangan untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia” di Jakarta.

Acara yang berangsung awal Oktober ini mempertemukan pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil termasuk bank pangan, akademisi, dan media untuk membahas arah kebijakan, praktik pengurangan susut dan sisa pangan, serta memperkuat kolaborasi lintassektor.

Di Indonesia, tantangan Food Loss dan Food Waste (FLW) atau Susut dan Sisa Pangan (SSP) masih besar. “Kita perlu menekankan manfaat, bahwa pengurangan food loss and waste ini memberikan manfaat bagi semuanya… Sehingga penekanan terhadap manfaat yang bisa dirasakan oleh setiap pihak itu akan memperkuat nanti keberlangsungan, keberlanjutan dari kegiatan ini bahkan nanti pasca proyek berakhir,” ujar Jarot Indarto, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas dalam sambutannya.

Kajian Bappenas memperkirakan timbulan SSP mencapai 23–48 juta ton per tahun, dengan potensi kerugian ekonomi Rp213–551 triliun per tahun. Sementara itu, data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan sampah makanan mencapai 39,95% dari komposisi sampah nasional.

Pemerintah telah menempatkan pengelolaan SSP sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan penurunan susut pangan dan penyelamatan pangan sebesar 3–5% per tahun. Pemerintah juga tengah memfinalisasi Rencana Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Pangan sebagai bagian dari penguatan kebijakan nasional.

Sistem Pangan Berkelanjutan

Di tingkat daerah, Jakarta menjadi salah satu ruang penting untuk menerjemahkan agenda tersebut ke dalam aksi. Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan telah mengamanatkan pencegahan dan pengurangan sisa pangan, termasuk penyelamatan pangan layak konsumsi, pengolahan sisa pangan, penguatan data, sarana dan prasarana, serta insentif dan disinsentif. Agenda ini berjalan seiring dengan Instruksi Gubernur No. 5 Tahun 2026 tentang pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber.

Momentum ini juga diperkuat melalui kampanye Warga Jakarta Bijak Pangan, yang mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap pangan—dari sekadar sesuatu yang dikonsumsi menjadi sumber daya yang perlu dimanfaatkan secara optimal.

Memfasilitasi Aksi Dunia Usaha

Perubahan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Sektor usaha memiliki posisi strategis karena beroperasi di berbagai titik rantai pangan, mulai dari produksi, ritel hingga hotel, restoran, dan katering.

Melalui GRASP 2030 (Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan di Tahun 2030), IBCSD memfasilitasi dunia usaha untuk mengidentifikasi sumber pemborosan, melakukan pengukuran, dan menyusun aksi pengurangan melalui pendekatan Target–Measure–Act (TMA).

“Bahwa data itu harus mengubah keputusan harian. Karena kalau data cuma di-collect tapi tidak mengubah decision making, ya, maka itu tidak akan ada manfaatnya,” jelas Dr. Indah Budiani, Direktur Eksekutif IBCSD dalam sambutannya.

Hal ini menunjukkan bahwa fokusnya perlu dimulai dari pencegahan di sumber, kemudian penyelamatan dan redistribusi pangan layak konsumsi, hingga pengolahan sisa yang tidak dapat diselamatkan.

GRASP 2030 juga mendorong tersedianya kebijakan yang memungkinkan dunia usaha berkontribusi lebih jauh. Melalui Working Group Policy, GRASP 2030 menyusun policy paper yang mengidentifikasi dua hambatan utama redistribusi pangan berlebih: ketidakpastianperlindungan hukum bagi donor dan keterbatasan insentif.

Policy paper tersebut merekomendasikan penguatan hierarki penyelamatan pangan, SOP redistribusi yang aman, mekanisme safe harbour, serta insentif fiskal dan nonfiskal bagi pelaku redistribusi pangan (termasuk bank pangan).

Upaya mengurangi sisa pangan perlu diterjemahkan menjadi perubahan praktik sehari-hari. Studi GRASP 2030 di DKI Jakarta menunjukkan bahwa 84% responden memiliki sikap positif terhadap pencegahan sisa pangan dan 87% siap mencoba kebiasaan baru, tetapi baru 33,3% yang secara konsisten melakukannya. Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya solusi praktis yang membantu masyarakat merencanakan, menyimpan, mengolah, dan memanfaatkan pangan dengan lebih baik.

Melalui Warga Jakarta Bijak Pangan, GRASP 2030 mengajak warga berbagi praktik kreatif dalam mengoptimalkan bahan pangan dan mengolah sisa menjadi sajian baru—mulai dari nasi menjadi chocolate mousse, kulit pisang menjadi donat, hingga kulit wortel dan kulit semangka menjadi bakwan. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pengurangan sisa pangan dapat dimulai daritindakan sederhana di rumah.

Perubahan perilaku warga akan semakin kuat bila didukung oleh kebijakan dan inovasi yang menjangkau seluruh rantai pangan.Pada IDAFLW, pendekatan tersebut dilengkapi dengan beragam inovasi dari hulu ke hilir. Poster akademik yang ditampilkan mengangkat solusi seperti pengelolaan pangan di Lapas yang memanfaatkan data untuk mengidentifikasi dan mengurangi sisa pangan, teknologi pemilahan untuk menghasilkan data SSP yang lebih akurat di Kota Yogyakarta, serta sistem traceability untuk memastikan transparansi rantai pasok pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Inovasi lainnya mengolah kulit pisang menjadi bahan alternatif seperti EcoPaper dan BioFoam, mempertemukan data kebutuhan pangan dengan pasar, memasukkan pencegahan sisa pangan ke dalam operasional F&B, serta membantu rumah tangga mengatasi faktor psikologis seperti mental load melalui mindful shopping. Ragam pendekatan ini menunjukkan bahwa pengurangan SSP membutuhkan aksi lintas sektor, dari kebijakan dan teknologi hingga praktik di rantai pasok dan rumah tangga.

IDAFLW bukan hanya momentum untuk meningkatkan kesadaran, tetapi kesempatan untuk memperkuat aksi bersama. Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media, GRASP 2030 mendorong agar pangan lebih banyak dicegah agar tidak terbuang, diselamatkan ketika masih layak konsumsi, dan dikelola sebagai sumber daya ketika tidak lagi dapat dikonsumsi. Hal ini sejalan dengan pesan Aulia Sofyan Ph.D., Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional: “Ayo selamatkan pangan, selamatkan masa depan, demi kita, demi bumi.”//