YOGYAKARTA, Bisnistoday – Dana Keistimewaan (Danais) bukan uang Kraton. Dana tersebut bersumber dari APBN, berasal dari uang negara yang dihimpun dari pajak rakyat, kemudian ditransfer kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui mekanisme APBD. Karena itu, pengelolaannya semestinya tunduk pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan pengawasan publik.
Persoalannya, setelah 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY berjalan, transparansi pengelolaan Danais masih dipertanyakan. Serikat Warga Yogyakarta meminta pemerintah daerah dan DPRD DIY membuka data penggunaan Danais, termasuk nama-nama penerima selama tiga tahun terakhir serta memperjelas dasar hukum setiap penggunaannya.
Tuntutan itu disampaikan dalam audiensi Serikat Warga Yogyakarta dengan DPRD DIY dan Paniradya Kaistimewan di Ruang Bapemperda Lantai 2 Kantor DPRD DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Senin (14/9). Audiensi dipimpin Ketua DPRD DIY Nuryadi.
Koordinator Serikat Warga Yogyakarta, Sigit Sugito, mengatakan keterbukaan Danais bukan upaya untuk mengusik keberadaan Kraton maupun Keistimewaan Yogyakarta. Justru sebaliknya, transparansi diperlukan untuk menjaga keduanya dari kecurigaan dan penyalahgunaan.
“Danais itu dari APBN, dana rakyat, dari pajak rakyat Indonesia. Jumlahnya besar dan harus diaudit secara terbuka serta dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujar Sigit.
Menurut dia, persoalan transparansi tidak boleh ditempatkan sebagai ancaman terhadap Keistimewaan DIY. “Ini untuk menjaga marwah Kraton dan Keistimewaan. Kalau dibiarkan tidak ada transparansi, lama-lama justru akan menghancurkan Kraton. Keistimewaan harus kita jaga. Jangan semua sembunyi di balik Kraton,” katanya.
Bukan Soal Siapa yang Berkuasa
Mantan anggota DPRD Bantul, Ary Dewanto, menyoroti posisi Danais dalam sistem keuangan negara. Menurut dia, secara legal formal Danais bukan dana milik pribadi Sultan ataupun Kraton.
“Danais secara legal formal bukan milik Kraton. Itu dana dari APBN yang ditransfer ke daerah dan masuk melalui APBD,” ujar Ary.
Konsekuensinya, Danais harus ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola keuangan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. “Harusnya sebagai bentuk pertanggungjawaban ada transparansi. Tidak hanya untuk kepentingan Kraton semata, tetapi untuk kepentingan umum,” katanya.
Audiensi itu dihadiri Sigit Sugito selaku koordinator bersama KH Abdul Muhaimin, Eko S. Dananjaya, Ary Dewanto, Agus Triyatno, Dr Hastangka, H.M. Satriya Wibawa, Ahcyar Harun, Adi Marz, Totok Sugiyarto, Kuntardi, Oka Swastika, Yuliantoro, Pril Huseno, dan D Widyawan.
Dari pihak pemerintah dan legislatif hadir Kepala Paniradya Kaistimewan DIY Kurniawan, S.Sos., SE.Akt., M.Ec., Ketua DPRD DIY Nuryadi, S.Pd., Andriana Wulandari, S.E., M.Ip., Yan Kurnia Kustanto, S.E., Dr. R.B., serta Dwi Wahyu B., S.Pd., M.Si.//
