JAKARTA, Bisnistoday- Keberhasilan program strategis yang dijalankan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari dukungan lembaga hubungan masyarakat.Begitupun, insan humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga harus sejalan dan mendukung visi Kementerian.Hal ini ditegaskan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati dalam acara Konsolidasi Kegiatan Kehumasan 2021 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sheraton, Selasa, (30/1).
“Sebagai contoh program PTSL yang sedang kita galakkan saat ini, kita perlu komunikasikan kepada masyarakat melalui kekuatan tadi, untuk menunjukkan bahwa PTSL dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah mereka, mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurai sengketa dan konflik pertanahan,” imbuh Yulia Jaya Nirmawati dalam keteranganya persnya di Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut Yulia Jaya Nirmawati menerangkan, fungsi strategis kehumasan dalam mendukung program Kementerian ATR/BPN, antara lain melalui penguatan strategi komunikasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis kementerian. Selain itu, pelayanan informasi publik dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, pengelolaan pengaduan dan penerangan masyarakat terkait layanan pertanahan dan tata ruang.
Baca juga : Kementerian ATR/BPN Fokus Implementasikan Transformasi Digital Pertanahan
Menurut Yulia Jaya NIrmawati, dalam mengimplementasi strategi komunikasi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat mengatakan perlu dibangun dengan Metode Pentahelix dengan melibatkan kekuatan dari Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Dunia Usaha, serta Media.
Ia menuturkan, implementasi pelaksanaan strategi komunikasi dan publikasi tentunya akan membantu meningkatkan persepsi positif dan kepercayaan publik terhadap kementerian ini. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan beberapa hal dalam jangka pendek hingga menengah untuk memperkuat strategi komunikasi Kementerian ATR/BPN.
Dalam menghadapi tantangan eksternal pada layanan informasi publik, Kepala Biro Hubungan Masyarakat menyatakan telah berstrategi melalui digitalisasi dengan membangun sistem aplikasi yang dapat diakses melalui situs maupun keterbukaan informasi melalui medsos resmi Kementerian ATR/BPN.
Dari sisi penganggaran dan keuangan, peserta juga diberikan pengarahan oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Agust Yulian. Ia mengatakan, untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jajaran Kementerian ATR/BPN harus terus memenuhi kriteria yang selama ini sudah diterapkan serta mengedepankan kewajaran dan kejujuran.
Usai pemaparan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat, para peserta mendapatkan materi secara teknis penerapan kehumasan dan keprotokolan melalui pemaparan dari masing-masing kepala bagian yang disajikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Indra Gunawan; Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Uunk Din Parunggi; dan Kepala Bagian Informasi Publik, Adhi Maskawan./
