JAKARTA, Bisnistoday- Sektor kelautan dan perikanan nasional diharapkan dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. Indonesia punya banyak SDM unggul dibidang kelautan dan perikanan, namun ekosistem bekerja belum sepenuhnya mendukung.
“Kami ingin melibatkan sebanyak-banyaknya SDM unggul di Tanah Air berpartisipasi menggerakkan seluruh potensi kelautan dan perikanan kita. Prioritas saat ini menyiapkan Lembaga Sertifikasi Profesi Kemaritiman dan Bursa Kerja Kelautan,” kata Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), M Riza Damanik saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Kamis (16/12).
Dalam kesempatan itu, Menteri KKP Trenggono didampimgi Dirjen Perikanan Budidaya, TB Haeru Rahayu dan Plt Dirjen Penataan Ruang Laut, Pamuji Lestari serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda Adin Nurawaluddin.
Pada pertemuan yang berlangsung 2 jam tersebut, Riza juga menyampaikan rekomendasi ISKINDO agar prioritas penangkapan ikan terukur, rehabilitasi ekosistem pesisir, optimalisasi sumber daya non hayati, termasuk inisiatif korporatisasi nelayan berbasis koperasi harus dapat menjawab tantangan perluasan lapangan pekerjaan, pengurangan angka kemiskinan dan memperpendek ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Trenggono menyambut baik inisiatif ISKINDO dan berharap para sarjana kelautan dapat menjadi front-end pengelolaan sumberdaya kelautan di Tanah Air.
“Saya berharap ISKINDO menjadi front-end pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Sarjana kelautan harus dapat menciptakan pekerjaan (di laut), tidak hanya mencari pekerjaan. Manfaatkan peluang yang ada di sektor kelautan dan perikanan,” ucap Trenggono.
Terkait dengan kebijakan penangkapan terukur, Trenggono mengatakan, kebijakan ini bukan hanya melahirkan peluang usaha, tapi juga akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Trenggono merinci beberapa hal yang diatur dalam kebijakan penangkapan terukur. Mulai dari jumlah ikan yang boleh ditangkap termasuk area penangkapannya, hingga pelabuhan tempat pendaratan ikan. Tujuan utama penerapan aturan ini untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi, pemerataan pembangunan khususnya di wilayah pesisir, hingga penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Selain Riza, dari jajaran pengurus ISKINDO juga hadir Wakil Ketua Umum Darwis Ismail, Sekretaris Jenderal Ady Candra, Wasekjen M Nasir, dari unsur Ketua DPP Alan Koropitan, Ikram Sangadji, dan Januar Saleh Kaimuddin. Sedang dari Dewan Pakar Widodo Pranowo dan Majelis Pertimbangan Organisasi Hendra Yusran Siry dan Agus Ajar Bantung./
