JAKARTA, Bisnistoday – Kasus Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) tahun 2020-2023 di cluster Green Victoria di perumahan Citra Lake Sawangan (CLS) sempat menyita perhatian publik.
Warga di perumahan tersebut yang tergabung dalam Tim Warga Mandiri (TWM) menuntut transparansi atas penggunaan dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) tahun 2020-2023. Tuntutan tersebut diajukan kepada pengurus Paguyuban Green Victoria Citra Lake Sawangan karena dinilai ada kejanggalan.
Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, mengatakan bahwa sudah seharusnya pengelolaan IPL dilakukan secara transparan. Dalam hal ini, pengurus berkewajiban melakukan pelaporan atas penggunaan dana IPL yang sejatinya merupakan dana kumpulan dari warga yang dibayarkan setiap bulan untuk pengelolaan lingkungan di perumahan.
“Iya, betul (kewajiban transparansi harus ada),” kata Ali Tranghanda dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).
Ali menuturkan, bahwa penggunaan IPL pada awalnya merupakan tanggung jawab dan hak developer untuk mengelola lingkungan. Dalam hal ini, developer berkewajiban untuk mengelola dana IPL dengan baik.
“Harusnya developer juga berdiskusi dengan warga (RT/RW) setempat,” ujarnya.
Dalam kasus Citra Lake Sawangan, lanjut Ali, pengelolaan IPL telah diserahkan oleh developer kepada warga yang kemudian membentuk Paguyuban Green Victoria Citra Lake Sawangan. Dengan begitu, kewajiban transparansi tersebut sudah beralih dari developer ke pengurus paguyuban. Hal demikian, tegas Ali, sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Ciputra sebagai developer CLS.
“Benar, untuk proyek Citra Lake Sawangan sudah diserahkan ke warga yang secara normally membentuk paguyuban, di mana untuk IPL juga sudah dikelola oleh paguyuban, bukan developer lagi,” tegas manajemen Ciputra yang disampaikan melalui Ali Tranghanda.
Tanggung jawab transparansi inilah yang kini diperjuangkan oleh TWM. Namun, hingga kini pengurus seolah lepas tanggung jawab kepada warga. Hingga akhirnya, TWM mengajukan permintaan audit pengelolaan dana IPL dengan menggandeng konsultan keuangan Randmu Consult sejak Desember 2023 lalu.
Salah satu warga yang tergabung dalam TWM, Yudhi Widiyanto, menjelaskan bahwa permintaan audit tersebut merupakan buntut dari sikap pengurus paguyuban yang tidak menjalankan hasil rapat warga dengan baik mengenai laporan penggunaan dana IPL. Jika pengurus bersikap kooperatif, tegas Yudhi, warga tak akan bertindak jauh sampai mengajukan permintaan audit.
“Jika warga menuntut transparansi dengan pengurus untuk membuktikan laporan keuangannya, kalau tidak ada apa-apa, ya silakan dibuka. Hal ini simpel, masuk akal secara logika, duit-duit warga. Kenapa pengurus harus takut membuka?” tanya Yudhi.
Mengenai permintaan audit atas transparansi penggunaan IPL CLS, Ali Tranghanda, mengatakan bahwa keputusan warga meminta bantuan auditor untuk mengaudit dana IPL itu sah-sah saja untuk dilakukan. Hal itu berkaitan dengan adanya tanggung jawab pengurus dalam hal transparansi laporan keuangan.
“Boleh saja selama disetujui (pengurus untuk mengaudit),” tegasnya lagi.
Apabila pengurus tidak berkenan, Ali mengembalikan sikap kepada para warga. Sebab, paguyuban tersebut dibentuk sendiri oleh warga sehingga jika tidak bersikap kooperatif bisa dibubarkan.
“Paguyuban itu yang bentuk kan warga, harusnya bisa dibubarkan, ya,” tutur Ali.
