JAKARTA, Bisnistoday – Tingkat realisasi penyerapan APBN tahun 2022 yang terserbar di seluruh kementerian dan lembaga masih rendah. Kebijakan pemerintah, dinilai tidak pro terhadap pertumbuhan. Hal tersebut diungkapkan oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute di Jakarta, Selasa (1/11).
“Dalam Seminar Strategi Capai Ekonomi Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko Sri Mulyani mengungkapkan bahwa masih ada dana sekitar 1.200 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersisa dan belum diserap yang tersebar diseluruh kementrian, lembaga dan daerah, baru-baru ini,” ungkap Achmad Nur.
Achmad Nur mengutarakna, penyerapan anggaran hingga akhir September 2022 belanja negara baru terealisasi Rp1.913,9 triliun atau sekitar 61,6 persen dari target Rp3.106,4 triliun. Dengan begitu, masih ada sisa APBN sebesar Rp1.200 triliun yang harus diserap di sisa 2 bulan ini hingga akhir tahun 2022.
“Dari data tersebut dapat diprediski bahwa penyerapan anggaran yang tersisa hanya mampu menyerap maksimal 70 persen. Bila melampaui hal tersebut, sudah pasti spending tidak berkualitas (sekedar kejar tayang),” cetusnya.
Menurut Achmad Nur, pemerintah tidak peka bahwa di masa pelemahan ekonomi paska COVID 19, goverment spending adalah game changer untuk memulihan ekonomi. Pantas saja bila pertumbuhan semester 1 2022 kita kalah dengan negara tetangga seperti VIetnam dan Malaysia. Karena spending mereka lebih baik dan lebih berkualitas.
“Pemerintah harus evaluasi seputar perencanaan spending dari awal tahun. Karena dengan penyerapan anggaran yang tidak maksimal ini bisa menjadi bukti gagal perencanaan yang tentunya menyebabkan gagalnya eksekusi. Ini sangat memperihatinkan!” cetusnya.
Dengan begitu, menurut Achmad Nur, hal tersebut semakin menambah inkonsistensi pernyataan yang disampaikan pemerintah beberapa bulan lalu bahwa subsidi BBM membuat APBN jebol yang kenyataannya ada sisa APBN yang belum diserap dan harus dihabiskan.
“Lebih baik dana Rp1,200 triliun bisa dikeluarkan untuk memperbesar bantalan ketahanan pangan dan energi. Termasuk didalamnya menyiapkan persediaan pangan dan energi untuk 6 bulan tahun 2023. dimana Kelangkaan pangan dan energi mulai terjadi pada kuartal kedua 2023. ini harus segera disiapkan dari kuartal ke-4 2022 ini,” urainya.
Sementara, Menteri Keuangan mempunyai otoritas kuat dalam mengendalikan APBN, dana sebesar itu bisa juga digunakan untuk meringankan beban masyarakat jika di re-alokasi ke subsidi BBM dan penguatan ketahanan pangan. Dengan demikian diharapkan akan menekan inflasi yang sedang terjadi akibat kenaikan BBM.
Kebijakan Tidak Pro Rakyat
Achmad Nur Hidayat ini mengutarakan, Jika pemerintah benar-benar pro rakyat maka realokasi sisa anggaran APBN untuk BBM ini penting untuk dilakukan sebagai jawaban atas aspirasi rakyat yang banyak disuarakan oleh asosiasi buruh dan mahasiswa melalui unjuk rasa yang telah dilakukan di berbagai wilayah beberapa waktu lalu pasca kenaikan BBM.
“Ini kesempatan pemerintah untuk bisa memanfaatkan sisa APBN tersebut untuk menangani persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi prioritas. Dan saat ini permasalahan besar yang harus ditangani adalah persoalan lemahnya daya beli masyarakat,” tuturnya.
Menurut Dia, pemerintah harus cepat melakukan realokasi anggaran ini sehingga bisa mencegah dampak inflasi yang lebih buruk. Walaupun agak terlambat setidaknya masih ada legacy baik pemerintah menjelang akhir masa jabatan./
