www.bisnistoday.co.id
Senin , 23 November 2026
Home EKONOMI Ekonomi & Bisnis KKP Gunakan Sistem IT Canggih Pantau Pemanfaatan Kuota BBL
Ekonomi & Bisnis

KKP Gunakan Sistem IT Canggih Pantau Pemanfaatan Kuota BBL

Pementauan kouta BBL
KKP menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik untuk mengawal pemanfaatan kuota penangkapan benih bening lobster
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik untuk mengawal pemanfaatan kuota penangkapan benih bening lobster (BBL) oleh nelayan atau kelompok nelayan. Sistem ini memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Tb Haeru Rahayu menjelaskan, sistem tersebut berupa Sistem Informasi Pengelolaan Lobster Kepiting dan Rajungan (SILOKER). Sistem terintegrasi ini dapat diakses pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kelompok nelayan penangkap BBL.

“Aplikasi ini kita siapkan sebagai implementasi Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang telah terbit belum lama ini,” ungkap dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/04).

Dengan SILOKER, lanjut dia, nelayan akan lebih mudah dalam mengusulkan kelompok dan memperoleh kuota penangkapan BBL yang penetapannya diberikan DKP Provinsi kepada kelompok nelayan/kelompok usaha bersama (KUB). Penetapan diperoleh setelah diverifikasi dan direkomendasikan oleh DKP Kabupaten/Kota yang semuanya dilakukan secara elektronik.

Aplikasi ini juga akan memudahkan nelayan memperoleh surat keterangan asal (SKA) mulai dari pengajuan hingga penerbitannya. SKA digunakan untuk memastikan ketertelusuran (traceability) produk hasil tangkapan nelayan.

“Tidak berhenti sampai sini saja, sistem ini juga ada menu untuk pendataan hasil tangkapan BBL. Sehingga selain traceability, kita juga memantau dan mengetahui berapa besar potensi BBL yang dimanfaatkan nelayan,” imbuh Tebe.

Cara Akses

Untuk dapat mengakses sistem tersebut, para nelayan terlebih dahulu memiliki nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut (03115) dan bergabung dalam KUB minimal 10 orang. Setiap 1 KUB akan diberikan 1 akun yang dapat diperoleh setelah melakukan registrasi dalam aplikasi SILOKER.

“Tidak perlu khawatir nelayan akan kesulitan karena pendampingan akan kami lakukan dengan melibatkan para penyuluh perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah,” pungkas Tebe.

Baca juga: KKP Perketat Pengawasan Penyelundupan BBL

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP melakukan perubahan tata kelola BBL.

Perubahan tata kelola ini bertujuan untuk membangun Indonesia sebagai global supply chain komoditas lobster dunia dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Kita bisa menghasilkan PNBP yang cukup besar agar bisa digunakan untuk pembangunan budidaya di Indonesia. Jadi kalau ada yang menghalangi upaya-upaya yang dilakukan, jangan-jangan dia bagian dari mafia penyelundupan,” kata Trenggono./

Arsip

Beritasatu Network




BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

GTA VI (dok: Rockstar Games)
Ekonomi & BisnisLIFESTYLEOtomotif & Tekno

Baru Pre-Sale, GTA VI telah Raup Rp27 Triliun

JAKARTA, Bisnistoday.co.id - Grand Theft Auto VI (GTA VI) mengukuhkan posisi sebagai...

Jalan Tol
Ekonomi & Bisnis

Nataru 2026/2027 : Tarif Jalan Tol Diterapkan Diskon 30 Persen

JAKARTA, Bisnistoday.co.id- Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mendorong pemberian diskon tarif...

Pameran Mamin
Ekonomi & Bisnis

Kopi, Gula Aren, dan Boga Bahari Indonesia Diminati Gastronomi Eropa

JAKARTA, Bisnistoday.co.id - Keikutsertaan beragam produk pangan unggulan Indonesia dalam Gastronomic Forum...

EKONOMIEkonomi & Bisnis

Kemenkop Resmikan SPBUN di Rokan Hilir dan Lepas Ekspor Produk Koperasi ke Malaysia

ROKAN HILIR, Bisnistoday.co.id - Kementerian Koperasi (Kemenkop) meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar...