www.bisnistoday.co.id
Minggu , 22 November 2026
Home EKONOMI Luhut :Jangan Diadu Pejabat dengan Rakyat Terkait Diskresi Karantina
EKONOMI

Luhut :Jangan Diadu Pejabat dengan Rakyat Terkait Diskresi Karantina

Luhut Binsar Panjaitan
Social Media

JAKARTA,Bisnistoday- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar jangan ada pihak yang mengadu soal diskresi karantina pejabat negara, orang terpandang, dan rakyat biasa.

Menurut Luhut, diskresi karantina yang diberikan kepada pejabat negara berlaku universal. Diskresi, lanjutnya, diberlakukan tidak hanya di Indonesia.

“Apa pun mengenai perjalanan, ada diskresi kepada eselon 1 dan seterusnya, itu diberikan berlaku universal. Bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Karena mekanisme bernegara itu harus tetap jalan. Tapi tentu dengan pengawasan yang ketat. Jadi jangan dibentrokkan, diadu-adu antara pejabat pemerintah, antara orang berada, dengan rakyat biasa,” katanya dalam konferensi pers perkembangan penanganan COVID-19 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.


Luhut menyindir seorang mantan pejabat negara yang sebelumnya mempertanyakan soal perlakuan berbeda kebijakan karantina terhadap pejabat dan rakyat biasa.

“Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat bicara seperti itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini dengan pengalaman kita selama ini. Kita akan memberikan yang terbaik buat Republik ini,” katanya.

Tidak hanya itu, Luhut meminta media agar tidak menyampaikan informasi yang kontradiktif di tengah kondisi yang terjadi.



“Jadi saya mohon teman media jangan membuat, dalam keadaan seperti ini, berita-berita yang kontradiktif. Catat saja, ambil saja berita yang resmi disampaikan pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 25/2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi COVID-19 yang mengatur kewajiban karantina bagi WNI dan WNA dari luar negeri.

Pengecualian kewajiban karantina hanya berlaku bagi WNA dengan kriteria pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing serta rombongan yang melakukan kunjungan kenegaraan, delegasi negara-negara anggota G-20, dan skema TCA.


Pengecualian kewajiban karantina WNI dengan keadaan mendesak, seperti memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa dan membutuhkan perhatian khusus, serta kondisi kedukaan seperti anggota keluarga inti meninggal.

Ketentuan dispensasi pengurangan durasi karantina dan/atau pelaksanaan karantina mandiri di kediaman masing-masing dapat diberikan kepada WNI pejabat setingkat eselon I ke atas yang kembali dari perjalanan dinas di luar negeri.

Namun, pejabat yang tidak sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri dan kembali ke Indonesia tidak dapat mengajukan dispensasi pengurangan durasi karantina atau pengajuan karantina mandiri dan harus melakukan karantina terpusat di hotel. Rombongan penyerta keperluan dinas wajib melakukan karantina terpusat.
 

Arsip

Beritasatu Network




BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

EKONOMIPerbankan & Asuransi

BRI Life Raih Penghargaan Customer Service Champion dan Digital Marketing Champion 2026

JAKARTA, Bisnistoday.co.id — Asuransi BRI Life kembali meraih penghargaan Indonesia Customer sService...

Kompetisi Kreasi Astra 2026, sebuah ajang yang mengajak masyarakat dan insan media mengabadikan kisah tentang potensi, kontribusi, dan perubahan positif di Indonesia.
EKONOMIHumaniora

Kompetisi Kreasi Astra 2026 Resmi Digelar

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Dalam rangka menyambut usia ke-70 tahun pada 20 Februari...

EKONOMI

XLSMART Catat Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Naik 94 Persen hingga September 2026

BANDUNG, Bisnistoday.co.id – PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) mencatat pertumbuhan bisnis...

EKONOMIPerbankan & Asuransi

BRI Life Raih Penghargaan Penggerak Transformasi Digital 2026 Lewat Inovasi MODI

JAKARTA, Bisnistoday.co.id — PT Asuransi BRI Life meraih penghargaan “Anugerah Penggerak Transformasi...