JAKARTA, Bisnistoday – Industri nasional tengah menghadapi tantangan global, yang di antaranya bersumber dari dampak perang Rusia dan Ukraina. Akibatnya terdapat dua persoalan utama, yakni krisis pangan dan krisis energi.
“Terkait dengan krisis pangan, perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan munculnya tiga isu, yaitu berkurangnya pasokan komoditi pangan seperti gandum dan minyak nabati,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (31/8).
Isu kedua adalah munculnya fenomena proteksionisme negara-negara di dunia untuk mengamankan stok pangan domestik. Contohnya, India menghentikan ekspor gandum. Ketiga, peningkatan konversi komoditas pangan menjadi bahan baku energi. Ketiga isu tersebut mengakibatkan kenaikan index harga komoditi pangan global sebesar 32,5% (YoY) berdasatkan laporan World Bank Juni 2022.
Dalam kaitan hal itu, Menperin menyampaikan bahwa pasokan bahan baku industri pangan dalam negeri akan terjamin. “Ke depan, kami mengupayakan agar lebih banyak lagi bahan baku lokal yang dikembangkan seperti tepung singkong, porang, sorgum, sagu, ganyong, hanjeli, hotong, pisang, sukun, talas, ubi jalar, dan lainnya untuk diversifikasi produk olahan pangan,” ungkapnya.
Harga BBM Subsidi
Sementara itu, krisis energi terjadi dengan harga energi terus mengalami kenaikan. “Pemerintah sendiri saat ini tengah menggodok rencana penyesuaian harga BBM. Berdasarkan data yang kami miliki, pengeluaran IBS (industri besar, sedang) untuk bahan bakar dan pelumas pada tahun 2019 mencapai Rp58,7 triliun dan berperan sebesar 1,3% terhadap total biaya produksi,” sebut Agus.
Bila menggunakan angka pada tahun 2019 tersebut, untuk memproyeksi angka tahun 2021 dengan asumsi pertumbuhan sebesar 5%, maka pada tahun 2021 pengeluaran bahan bakar dan pelumas mencapai Rp60 triliun dan berperan sebesar 1,4%.
“Dengan angka tersebut, saya berpendapat bahwa secara umum kenaikan harga Pertalite tidak berdampak siginifikan terhadap sektor industri manufaktur, tetapi tentu akan berdampak pada karyawan pengguna Pertalite,” imbuhnya.
Biaya BBM Naik
\Namun, sektor Industri akan mendapat dampak langsung yang signifikan jika biaya solar dinaikkan. “Kenaikan harga solar tentunya akan meningkatkan variabel biaya logistik dan kenaikan harga produk dengan kenaikan harga sekitar 10-15%,” sebut Agus.
Guna semakin meningkatkan daya saing industri dalam negeri, Kementerian Perindustrian tengah memperjuangkan perluasan penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri. Kebijakan HGBT telah terbukti mampu memperkuat resiliensi dan daya saing industri pengguna gas. “Ini karena terjadi efisiensi, terutama pada biaya operasional dan bahan baku industri pengguna gas,” terangnya.
Tantangan Domestik
Menperin juga mengemukakan, industri nasional juga tengah menghadapi tantangan domestik. Adapun tiga isu utama yang terkait hal tersebut, yaitu rendahnya belanja hasil produksi dalam negeri, kebijakan hirilisasi industri yang masih bergerak lambat, transformasi otomatisasi dan digitalisasi revolusi industri 4.0 yang tidak merata baik dari sisi sektoral maupun skala industri.
“Untuk itu, kami terus mengintensifkan upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Presiden menyampaikan bahwa upaya agar produk-produk industri Indonesia mendapat prioritas dalam belanja APBN, APBD, dan BUMN akan terus didisplinkan,” paparnya.
Menurut Menperin, belanja APBN dan BUMN memiliki peluang besar untuk mengungkit lebih tinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diperkirakan akan mendapat tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 1,7 %. “Karena itu, dengan kondisi resiko global yang akan dihadapi, tidak bisa tidak, kita perlu menyatukan langkah dan bersama-sama menjaga sektor industri kita,” ujarnya.
Program TKDN
Dalam kaitan ini, Menperin juga akan mengintensifkan program sertifikasi TKDN, termasuk mengupayakan agar pengurusan sertifikat TKDN semakin cepat dan semakin murah.
“Terkait hilirisasi, pada pidato sidang tahunan MPR, Bapak Presiden telah menegaskan pentingnya hiliriasi sumber daya alam,” tegasnya. Sampai saat ini, Kemenperin fokus memacu hilirisasi industri yang berbasis agro, industri berbasis bahan tambang mineral, serta industri berbasis migas dan batubara.
“Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari kebijakan hilirsasi ini, seperti menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memberikan peluang usaha,” terangnya. Melalui hilirisasi ini, Indonesia tidak lagi menjual barang mentah, namun sudah diolah baik itu produk setengah jadi maupun menjadi produk akhir./
