JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membahas pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.Pertemuan di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (7/6) juga membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.
“Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, kami masih tetap fokus, semangat dan optimis dapat menyelesaikan program dan kegiatan di tahun anggaran 2021,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil di Jakarta, kemarin.
Baca juga : Kementerian ATR/BPN Fokus Implementasikan Transformasi Digital Pertanahan
Ia memaparkan bahwa alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2021 relay dua kali dilakukan refocusing dan dilakukan realokasi anggaran dalam rangka program vaksinasi nasional demi memutus penyebaran Covid-19.
Menurut Sofyan A. Djalil, per 31 Mei 2021, Kementerian ATR/BPN telah merealisasikan program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional yang telah mencapai 28,84 persen. Capaian tersebut berdasarkan pelaksanaan program Kementerian ATR/BPN diantaranya Peta Dasar Pertanahan; Peta Tematik Pertanahan dan Ruang; Peta Bidang Tanah; Sertipikat Hak Atas Tanah; Redistribusi Tanah dan lainnya.
Terkait dengan tema RKP tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, maka rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN tahun 2022 yang dijabarkan dalam tematik perencanaan tahunan merupakan tahun “Transformasi Digital”.
Baca juga : KemenATR/ BPN Fokus Cegah dan Tuntaskan Sengketa Pertanahan dengan Sinergi dan Kolaborasi
Sofyan A. Djalil lebih lanjut berkata Kementerian ATR/BPN memprioritaskan beberapa program yakni percepatan rencana tata ruang tingkat kabupaten/kota; pemenuhan peta dasar pertanahan tingkat kabupaten/kota; pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); manajemen asset lahan berkeadilan melalui Reforma Agraria serta proyek food estate dan pembentukan Bank Tanah.
“PP Bank Tanah sudah oke (PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah-red), tahun ini masih persiapan awal, mudah-mudahan tahun depan bank tanah ini sudah efektif,” pungkasnya.
Program KPBU
Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga memprioritaskan beberapa program seperti pembentukan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka mendukung peningkatan transformasi digital, pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan serta digitalisasi data pertanahan.
“Terkait sertipikat elektronik ini akan kita evaluasi tapi digitalisasi data masih kita teruskan,” tambah Sofyan A. Djalil
Hadir secara langsung pada rapat kerja ini Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto; Inspektur Jenderal, Sunraizal; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat. Rapat kerja dilaksanakan melalui pertemuan luring dengan berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19 yang ketat./
