LUMAJANG, Bisnistoday – Perbaikan data nama-nama keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau sekarang disebut Program Sembako dilakukan agar penyalurannya tepat sasaran. Hal ini sempat mengalami hambatan pada Maret hingga April karena banyak nama yang tidak akurat.
“Memang ada. Namun, sebenarnya bukan kendala. Seluruh Indonesia ditahan dahulu. Sempat ada perbaikan data di Pusat Data Informasi (Pusdatin). Jadi, bukan hanya di Lumajang,” kata Koordinator Program Sembako di Lumajang, Siti Khotijah dalam keterangannya, hari ini.
Baca juga : Alumni ITS Sumbang Sembako bagi UKM
Program Sembako merupakan program bantuan sosial dari Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (PFM Kemsos). Bantuan senilai Rp 200.000 itu ditransfer ke rekening KPM untuk dibelanjakan bahan pangan di e-warong. Dalam program ini, Kemsos bekerja sama dengan bank Himbara (BNI, Mandiri, BRI, dan BTN).
Diakui banyak nama KPM yang dinilai tidak masuk akal atau tidak meyakinkan oleh pihak bank. Selain itu, pihak bank juga menemukan tanggal lahir yang keliru. Misalnya, KPM lahir pada tahun 2043 atau 2060.
“Iya memang benar. Maka dari itu, dilakukan perbaikan data secara serentak oleh Kemsos. Pihak bank sendiri menginginkan data penerima bansos yang valid dan akurat, agar tepat sasaran dan berkesinambungan,” ujar Siti.
Sudah Cair
Siti menegaskan, beberapa KPM di Lumajang akhirnya sudah bisa menerima bantuan Program Sembako lagi. Bantuan tersebut kembali cair semenjak akhir April. Namun, dilakukan bertahap, sehingga masih banyak juga KPM yang belum merasakan bantuan tersebut.
Baca juga : KAI Salurkan Bantuan bagi Korban Gempa di Malang
“Januari (disalurkan untuk) ada 79.000 KPM dan Februari 78.000 KPM. Lalu Maret dan April di angka 62.000. Bertahap hingga Juni ini. Jadi, masih ada sekitar 20.000 kurang KPM yang masih dalam tahap perbaikan,” jelasnya.
Sementara Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan strategi alternatif jika bank masih enggan menyalurkan bantuan sosial (bansos). Pihaknya akan segera menunjuk PT Pos Indonesia untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut. Saat ini, Kemsos sedang melakukan persiapan rekapitulasi data pencairan bersama Pos Indonesia.
“Kami akan ambil alih untuk dimasukkan ke Pos. Kasihan mereka memang berhak menerima. Namun, namanya seperti ini pak (IT, NA70, dan THR),” kata Mensos Risma.
Sebelumnya Pos Indonesia ditunjuk oleh Kemsos untuk menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada KPM yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan tersebut senilai Rp 300.000 yang disalurkan langsung kepada KPM secara tunai.
