KOTA SABANG, Bisnistoday- – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, mengunjungi Tugu Nol Kilometer Indonesia di Kota Sabang, Provinsi Aceh, pada Rabu, (21/12/2022).
Sebelumnya, kunjungan Menko Mahfud dan Menteri Tito juga menyambangi Pulau Rondo untuk memastikan dan mengecek sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan dan memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat di Kecamatan Sukajaya yang masuk lokasi prioritas (Lokpri).
Menteri Tito menegaskan komitmen untuk menjaga keutuhan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk penyelesaian segmen-segmen wilayah yang saat ini masih bersengketa.
“Ada beberapa yang masih bersengketa kita dengan Malaysia dan kemudian dengan Timor Leste. Ini kita selesaikan dalam proses, banyak yang sudah diselesaikan juga,” jelas Tito dalam konferensi pers dari tugu yang biasa disebut Monumen Kilometer Nol tersebut.
Menteri Tito juga menjelaskan, untuk terus menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, Pemerintah terus berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ada beberapa pos lintas batas di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang menjadi kebanggan karena lebih baik dari PLBN negara tetangga.
Dirinya juga menegaskan, bahwa kunjunga kerja ke Pulau Rondo adalah menegaskan titik batas dalam rangka penentuan batas kedaulatan negara. Termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), atau konvensi PBB tentang hukum laut. Konvensi tersebut menjelaskan posisi titik terluar adalah batas negara dan perairan di dalamnya itu adalah masuk wilayah negara itu.
“Kalau sampai Pulau Rondo itu enggak kita jaga, diambil orang lain, berarti akan ditarik 200 meter ke dalam wilayah kita menjadi ZEE negara lain. Sekarang dari titik itu, kita hitung batas kontinen 12 mil laut menjadi batas negara kita, kedaulatan penuh,” tambahnya
Menteri Tito juga menegaskan pentingnya sinergi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperbaiki titik-titik perbatasan Indonesia agar menjadi titik penghitungan internasional.
“Di bawah Bapak Menko nanti, kita akan berusaha memperbaiki supaya titik yang sangat penting ini betul-betul menjadi titik penghitungan internasional yang penting bagi kedaulatan negara kita. Jangankan satu pulau yang sebesar Rondo itu, satu karang saja terluar itu menjadi titik penting yang bisa menjadi batas penentuan antarnegara,” tegasnya lagi.
Saat ini Pemerintah Indonesia masih terus berupaya menyelesaikan 7 segmen batas wilayah negara yang berstatus sebagai Outstanding Boundary Problems (OBP) dengan Malaysia.
Dari 7 segmen batas yang berstatus OBP kedua negara serumpun ini, 4 segmen berada di Kalimantan Barat (Kalbar) atau Sektor Barat dan 3 segmen di Kalimantan Utara (Kaltara) atau Sektor Timur.
Selain perundingan dengan Malaysia Indonesia juga masih melakukan perundingan terkait permasalahan batas negara dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). 2 kawasan yang berstatus segmen yang belum terselesaikan atau Unresolved Segmen yakni kawasan di perbatasan Noel Besi – Citrana dan
Bijael Sunan – Manusasi. Sedangkan segmen yang belum disurvei atau Unsurveyed Segmen yakni kawasan Subina – Oben.
