JAKARTA, Bisnistoday – Indonesian Toll Road Watch (ITRW) prihatin hingga saat ini masih banyak terjadi rentetan peristiwa kecelakaan fatalitas jalan tol. Kecelakaan fatalitas terbaru adalah Kecelakaan beruntun yang melibatkan puluhan kendaraan terjadi di Tol Pejagan-Pemalang, tepatnya di KM 253 pada hari Minggu 18 September 2022 pukul 14.00 korban meninggal dunia 1 orang dan korban luka 19 orang.
Kecelakaan “karambol” ini diduga diakibatkan oleh pekatnya asap dari pembakaran rumput disamping jalan tol, sehingga mengganggu konsentrasi pandangan pengemudi.
“Sekali lagi kami akan terus bersama-sama dengan stakeholder lain senantiasa mengingatkan kepada Pemerintah (BPJT) dan BUJT ( operator jalan tol ) untuk selalu mengedepankan SPM, sehingga tidak selalu memantau kelancaran lalu lintas tol saja,” ungkap Deddy Herlambang, Ketua Indonesian Toll Road Watch (ITRW) di Jakarta, Senin (19/9).
Terkait hal tersebut, Ia meminta kepada pihak Kepolisian RI mengusut tuntas siapa yang membakar lahan di trase jalan tol di TKP kecelakaan, hal ini mungkin bisa saja yang membakar masyarakat sekitar atau pengelola jalan tol itu sendiri dengan dalih membersihkan rumput-rumput sepanjang ruas tol.
Kedua, jalan tol adalah pelayanan jalan berbayar yang kontra-prestasinya pengguna jalan tol dilayani dengan baik sesuai dengan SPM yang telah ada. Pengguna jalan tol bila menjadi korban kecelakaan (akibat buruknya aplikasi SPM jalan tol) atau dirugikan baik material/imaterial berhak menuntut pertanggungjawaban kepada pengelola/operator jalan tol.
Fungsi Patroli Jalan Tol
Menurutnya, ketiga, menanyakan fungsi dan tugas patroli jalan tol yang setiap jam lalu-lalang di ruas jalan tol, mengapa tidak melihat asap tebal di jalan tol itu. Apakah sudah tepat patroli jalan tol melakukan pengawasan di jalan tol tersebut, apakah malah tidak melakukan tugas patroli pada saat itu?
Keempat, menanyakan CCTV yang seharusnya juga ada di jalan tol sebagai pemantau kepadatan volume kendaraan jalan tol, apakah tidak melihat asap tebal seperti itu ? Bila sistem pengawasan jalan tol tidak bekerja dengan baik, maka otomatis tiada early warning system ( EWS ) di jalan tol.
“Kelima, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini, karena akan menambah citra buruk Jalan tol Indonesia yang sangat berbahaya. Keenam, mendesak BUJT untuk lebih ketat dalam pengawasan terhadap operator-operator jalan tol agar tidak abai dalam pelayanan keselamatan di jalan Tol,” tambahnya.
Demikian juga, ketujuh, sudah saat nya Pemerintah ( diwakili BPJT ) bersama dengan BUJT ( operator jalan tol) menetapkan “service level agreement” (SLA) yang siap open public. “SPM jalan tol yang berlaku saat ini belum menyampaikan kebersihan asap di jalan tol, bagaimana bila ada paku, tumpahan olie, masyarakat yang suka melempar ke jalan tol juga belum ada di SPM tersebut.”
Untuk persoalan tersebut SPM jalan tol nomer 16/PRT/M/2014, sudah sewaktunya direvisi karena sudah terlalu lama alias tidak mutahir lagi. Sebaiknya SPM jalan tol ditinjau setiap 3 tahun sekali karena sudah ada perubahan panjang tol, volume kendaraan dan tuntutan perbaikan kualitas SPM.
“Semakin baik kualitas pendidikan pengguna jalan tol, konsekuensi logisnya tuntutan perbaikan pelayanan jalan tol akan meningkat. Setelah SPM ditinjau kembali tiap 3 tahun tentunya ada hasil keluaran dapat direvisi atau tidak,” terangnya./
