JAKARTA, Bisnistoday – Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang berdampak terhadap kestabilan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menghadapi hal tersebut, salah satunya mengendalikan urusan alih fungsi lahan pertanian dan pencetakan lahan pertanian baru.
Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Data Sawah Update. FGD ini membahas terkait Pemutakhiran Lahan Baku Sawah (LBS) Nasional Tahun 2023. Kegiataan ini, diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Penatagunaan Tanah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menyebutkan bahwa tahun 2024 Ditjen Penataan Agraria memiliki tugas yang cukup menantang. “Tahun 2024 akan menjadi tugas yang cukup menantang bagi ke-Ditjenan Penataan Agraria. Khususnya, target Reforma Agraria (RA),” tuturnya dalam FGD yang diselenggarakan selama tiga hari di Hotel Pullman Central Park Jakarta, baru- baru ini.
Untuk mencapai target RA, menurut Dalu Agung Darmawan, perlu adanya satu pemahaman yang sama mengenai hasil LBS Nasional. “Salah satunya dengan membentuk kesepakatan penandatanganan Berita Acara antar kementerian/lembaga terkait sebagai bahan penetapan Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2023,” ungkapnya
Dikatakan oleh Dalu Agung Darmawan, sebelumnya Ditjen Penataan Agraria juga telah menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Sawah Update Tahun 2023, pada Senin (11/12) lalu. Pertemuan itu melibatkan Tim Pusat dari 10 kementerian/lembaga. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 yang membahas mengenai LBS.
FGD kali ini juga mengundang berbagai narasumber antara lain Direktur Penatagunaan Tanah, Doni Janarto Widiantono; Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald; perwakilan dari Kementerian Pertanian, Dede Sulaeman; perwakilan dari Bappenas, Direktur Pangan dan Pertanian, Jarot Indarto.
Demikian juga, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis, Ismariny; perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Surveyor Pemetaan Ahli Madya, Novierta; serta perwakilan Badan Informasi Geospasial, Surveyor Pemetaan Madya, Djoko Purnomo Adi Saputro.
FGD yang dilakukan daring dan luring ini juga dihadiri perwakilan dari 10 kementerian/lembaga terlibat. Hadir pula Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Hariyawan; Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Direktorat Penataan Agraria, 34 Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi; Pejabat Administrator dan Fungsional di lingkungan Ditjen Penataan Agraria; serta Tim Teknis Pemutakhiran LBS 2023 Direktorat Penatagunaan Tanah./
