JAKARTA, Bisnistoday – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera bertindak menelusuri anggaran pemerintah yang digunakan dalam proyek penyediaan alat transaksi tanpa henti jalan tol atau dikenal Multi Line Free Flow (MLFF). Pasalnya, proyek penyediaan transaksi tanpa henti ini pelaksanaannya berlarut-larut menjadi perhatian masyarakat.
“Segera KPK selidiki proyek MLFF ini,karena menggunakan sistem yang berbeda dengan konsep awal proposal investasi KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) MLFF,” cetus Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Senin (18/12).
Menurut Uchok, penyelidikan KPK bisa diawali dari proposal kontrak dan mulai meminta keterangan Menteri PUPR yang terbiasa dengan kelakarnya.
“Dari proposal ini, KPK bisa dimulai untuk menyediki dan segera panggil menteri PUPR, Basuki Hadimuljono agar dia bisa melawak atau melucu di KPK dan bisa jadi menghibur bagi penyelidik KPK,”celotehnya.
“Lawakan Menteri PUPR ini mungkin bisa membuka KPK untuk menyelidiki lebih dalam setelah membaca proposal konsep awal proposal investasi KPBU MLFF yang disimpan dalam arsip.”
Jebakan Batman Vendor
Menteri PUPR sebelumnya sudah diingatkan agar tidak terperosok dalam “jebakan batman” pengadaan jasa sarana modernisasi transaksi tol atau transaksi nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF). Kementerian PUPR, dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) harus mengambil sikap obyektif dalam pengadaan sarana transaksi tol dengan total anggaran Rp4,5 triliun ini.
“Kami mengharapkan Pak Menteri PUPR atau Kementerian PUPR dalam hal BPJT, jangan sampai terjebak dengan proyek MLFF ini. Kembali kami ingatkan, barang yang disediakan harus sesuai dengan dengan spek, dan tidak boleh lebih rendah,” tegas Musfihin Dahlan mantan Direktur PT RITS di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Musfihin sangat menyayangkan apabila memang Kementerian PUPR tetap menerima permintaan tagih dari pihak PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) dengan tidak sesuai kualitas. Sebab, penagihan ini akan dilayangkan RITS, setelah launching penyediaan transaksi nirsentuh.
“Ternyata belum mampu mengcover transaksi 100%, atau kemampuannya baru sekitar 80% saja. Banyak sarana yang bolong-bolong, sehingga jangan sampai BPJT terima barang tidak sesuai dengan kualitas,” tuturnya.
Proyek Pemerintah Mubazir
Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi Gerindra Andre Rosiade sebelumnya mengatakan, ujicoba sistem pembayaran tol tanpa henti atau sebut Muti Lance Free Flow (MLFF) yang dilakukan Kementerian PUPR di Jalan Tol Bali Mandara, terkesan mubazir.
Uji coba MLFF ini, lanjut Andre bukan pertama kali diujicoba di Tol Bali Mandara. Pemrakarsa sudah memasang MLFF di Jabotabek, hanya saja sampai sekarang belum ada kejelasan.
“Tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan hasil uji coba maupun akurasi transaksi dari sistem MLFF berbasis satelit kepada para stakeholders termasuk BUJT, kreditur jalan tol, pemerintah, maupun publik. Uji coba sistem MLFF tersebut berjalan mubazir dan penuh ketidakjelasan,” tegas Andre.
Andre menegaskan, sampai saat ini belum ada kepastian jaminan pendapatan dari pihak pemrakarsa dimana BUJT meminta 100% jaminan nilai transaksi dari operasional yang sekarang sudah berjalan.//
