JAKARTA, Bisnistoday – Ruang fiskal yang kian menyempit memaksa Indonesia berhadapan dengan pilihan sulit dalam kebijakan subsidi energi: mempertahankannya dengan risiko membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau memangkasnya dengan risiko menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Keadilan Subsidi dalam Wacana Transisi Energi di Indonesia” yang digelar secara daring kolaborasi Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) bersama dengan Lapor Iklim, Kamis (20/8).Pemerintah diminta segera memperbaiki kebijakan subsidi energi bersamaan dengan percepatan transisi ke energi terbarukan.
“Langkah diversifikasi bauran energi ke arah energi terbarukan menjadi langkah transisi yang sangat solutif bagi kebutuhan saat ini,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty.
“Transisi energi di Indonesia tidak lagi semata-mata dipandang sebagai upaya pemangkasan beban fiskal jangka pendek, tetapi merupakan strategi jangka panjang agar bangsa ini dapat mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan. Wacana ini diperkuat oleh dinamika geopolitik global yang semakin menantang, sehingga pemerintah dituntut untuk terus mengoptimalkan APBN sebagai peredam kejut (shock absorber) dari gejolak eksternal dalam memastikan ketersediaan energi bagi konsumsi masyarakat,” urainya.
Telisa mengutarakan, kebijakan transisi energi harus dijalankan secara bertahap, inklusif, dan partisipatif melalui sosialisasi matang yang melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan.
Agenda ini, menurut Telisa, memerlukan dukungan subsidi yang berkeadilan, yang diwujudkan secara terukur melalui integrasi data profil sosial-ekonomi (DTSEN) berbasis desil kesejahteraan keluarga, sehingga skema bantuan dapat berjalan secara tertarget berbasis penerima.
“Pendekatan ini penting agar kebijakan transisi tidak mengorbankan dimensi sosial ekonomi aktual masyarakat. Kelompok desil miskin dan rentan memperoleh perlindungan memadai, sementara daya beli kelas menengah tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi yang sedang berlangsung,” katanya.
Beban Rumah Tangga Buruh Meningkat
Nining Elitos dari PP FSBB KASBI/DBN KASBI mengatakan, pengurangan subsidi energi berdampak signifikan terhadap penurunan nilai pendapatan riil buruh, sementara pengeluaran untuk kebutuhan dasar tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat.
Menurut Nining, kenaikan biaya energi ini dapat memaksa buruh melakukan penghematan lebih besar, menambah beban utang rumah tangga, hingga mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Pengurangan subsidi juga berpotensi memicu kelangkaan barang dan antrean panjang, yang pada akhirnya menguras energi dan waktu buruh yang seharusnya bisa dipakai untuk hal produktif.
Dalam situasi ekonomi yang sudah sulit, tekanan tersebut berpotensi memperbesar gejolak sosial. Nining menekankan masyarakat sebagai pihak yang terdampak harus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan agar transisi energi berjalan inklusif.
“Pemerintah juga perlu memastikan adanya pentahapan yang jelas dan konsisten, sekaligus memperkuat data sosial-ekonomi sebagai dasar penentuan penerima subsidi. Dalam konteks transisi energi, masyarakat juga perlu dilindungi dari dampak lingkungan, konflik pengelolaan sumber daya, hingga praktik pembangunan yang mengorbankan ruang hidup,” tambah Nining./
