www.bisnistoday.co.id
Minggu , 9 Februari 2025
Home EKONOMI Perseroan Perorangan Mudahkan UMK Akses Perbankan
EKONOMI

Perseroan Perorangan Mudahkan UMK Akses Perbankan

Social Media

JAKARTA, Bisnistoday- Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendirikan badan hukum perseroan perorangan akan memperoleh banyak manfaat, salah satunya kemudahan pinjaman usaha dari bank.

“UU Cipta Kerja melalui pengaturan tentang badan hukum perseroan perorangan memberikan kepercayaan diri kepada pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman modal, sekaligus memudahkan kalangan perbankan dalam memantau ‘business sustainability’ suatu usaha melalui laporan keuangannya,” kata Menteri Hukum dan HAM,  Yasonna Laoly dalam keterangan tertulisnya, usai diskusi interaktif mengenai arah kebijakan Pemerintah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terkait klaster kemudahan berusaha, di Bali, Jumat (11/12).

Yasona mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku UMK, mengingat pentingnya sektor tersebut bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Yasonna mengajak para pelaku UMK memanfaatkan berbagai kebijakan kemudahan berusaha yang diberikan pemerintah, salah satunya mendirikan badan hukum baru perseroan perseorangan yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja.

Selain itu, pelaku usaha juga diimbau melakukan pendaftaran atas merek, sebab Kemenkumham tengah berusaha mencari inovasi lain yang memungkinkan perseroan perorangan mendapatkan hak kekayaan intelektual lebih mudah.

Yasonna menuturkan bahwa UMK menjadi penyumbang terbesar bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan kontribusi hingga 60 persen. Menurut dia, hal tersebut menandakan bahwa UMK berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional.

“UMK merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang membuat kita terhindar dari krisis tahun 1998. Saat itu, UMK membantu roda perekonomian kita terus berputar. Saya mengajak para calon pelaku usaha untuk tidak ragu memulai usahanya dan memanfaatkan berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah melalui perseroan perorangan,” tutur Yasonna.

Dalam kesempatan itu, Yasonna juga mengatakan bahwa perseroan perorangan menjadi solusi bagi pelaku UMK di Bali untuk bangkit dari tekanan pandemi Covid-19.

“Kami berharap bentuk perseroan tersebut memudahkan mereka mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan untuk bangkit. Kita harus bekerja keras memastikan pelaku usaha di Indonesia mau maju, tidak berhenti di status quo, karena waktu berjalan dengan cepat dan kita harus terus beradaptasi,” kata dia.

Yasonna menambahkan bahwa perseroan perorangan hanya satu dari serangkaian upaya pemerintah meningkatkan iklim berusaha di Tanah Air lewat UU Cipta Kerja. Adapun kebijakan ini juga telah memangkas lebih dari 70 UU dari berbagai sektor.

Proses penyederhanaan regulasi ini disebutnya telah menjadi fokus perhatian pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Terhitung mulai 2016 ada lebih dari tiga ribu peraturan daerah (perda) terkait investasi dipangkas dan direvisi.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memangkas izin usaha dari semula 537 izin menjadi 237 izin dan akan terus dievaluasi melalui sistem online single submission.

“Saya ingin mengingatkan kembali pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jangan sampai terdapat kebijakan yang saling tumpang tindih sehingga investasi yang lebih baik di Indonesia benar-benar dapat kita wujudkan bersama,” ucapnya./

Arsip

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

PERTAMINA IS THE ENERGY

TAWWAFI TOUR LUNCURKAN PAKET UMROH

SOROTAN BISNISTODAY

Beritasatu Network

Related Articles

EKONOMI

DRX Wear Hadirkan Inovasi untuk Lindungi Industri Olahraga Indonesia dari Produk Palsu

JAKARTA, Bisnistoday - Industri olahraga di Indonesia kini semakin berkembang, dan DRX...

EKONOMISektor Riil

Kembali Suburkan Tanah Pasca-kebakaran, Pupuk JSH Hadirkan Terobosan Baru

JAKARTA, Bisnistoday - Kebakaran hutan yang melanda Los Angeles, California, beberapa waktu...

Pagar Laut
EKONOMINasional

Cacat Prosedur, Menteri Nusron Cabut Sertipikat dan HGB di Laut Tangerang

TANGERANG, Bisnistoday – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid bersama Menteri Kelautan dan Perikanan...

EKONOMISektor Riil

Pemerintah Perlu Sosialisasi Ulang TKDN Agar BUMN dan Kontraktor EPC Tak Langgar Aturan

JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri di...