Perusahaan Sosial atau Sok Sosial?

KEWIRAUSAHAAN sosial (social entreprenuership) kini telah menyeruak menjadi fenomena baru. Terutama setelah Mohamad Yunus berhasil membangun Grameen Bank dan menerima Nobel Perdamaian. Semua perusahaan ingin disebut sebagai perusahaan sosial dan pengusaha ingin disebut sebagai wirausaha sosial.

Mantra triple  P (profit, planet, dan people) menjadi slogan banyak perusahaan. Bahkan bagi perusahaan yang nyata hanya mengejar profit sekalipun, agar citra perusahaan meninggi dan dapat mengeruk keuntungan lebih banyak.

Ingat iklan perusahaan air kemasan?.  Iklan itu menggambarkan bagaimana perusahaan air kemasan yang menyedot air hingga masyarakat kesulitan mendapatkan air. Tapi isi iklan itu seakan sedang membantu rakyat kecil di daerah yang kesulitan air?.

Itulah ironi sejatinya, perusahaan itu seperti musang berbulu domba. Citra perusahaan bagi mereka dapat dikomodifikasi jadi kekayaan tak berwujud (intangible) perusahaan, meningkatkan valuasi saham perusahaan.

Perusahaan pengeksploitasi sumber air rakyat itu menjadi sok sosial seperti malaekat penolong kesulitan kehidupan rakyat. Untuk tujuan meraih citra sosial, perusahaan tambang yang menghancurkan hidup masyarakat setempat dan lingkungan juga akan sibuk melakukan bentuk- bentuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Perusahaan aplikasi yang memeras “mitranya” beriklan sebagai pemberdaya usaha mikro dan kecil. Padahal kerja mereka sebetulnya meniadakan tanggungjawab sosial perusahaan.

Prinsip utama iklan mereka adalah, mengeksploitasi dengan ekstrim, kemudian “memberi secara ekstrim”. Memperdaya dengan iklan pemberdayaan. Membantu, memberdayakan, membina, mengangkat, menaikan, bermitra jadi kata-kata manis dan sloganis sampah.

Kelompok anak anak muda, yang merupakan generasi baru dari pemilik korporat kapitalistik eksploitatif itu datang membangun bisnis basis platform. Mereka juga datang dengan membawa misi baru kemesiasan. Ingin menolong si lemah, kecil dan tertindas. Tapi apakah yang terjadi? Sama, mereka kebanyakan juga meneruskan eksploitasi baru, hanya instrumennya tak lagi profotabilitas melainkan melalui valuasi korporat baik itu melalui sumber investor malaikat (angle inverstor) atau lakukan listing di bursa saham.

Anak-anak muda itu menunjukkan heroismenya melalui ekonomi digital basis platform. Mereka menyebut dirinya sebagai wirausaha sosial. Mereka seperti hero baru gagah berani menolong rakyat kecil. Tapi nyatanya adalah predator baru yang lebih sadis dan bahkan tak tersentuh  oleh regulasi.

Sebutlah perusahaan superapps yang seakan membantu banyak orang dan menjadikan orang orang kecil sebagai mitra. Padahal sebetulnya mereka hanya dijadikan prekariat budak yang harus menanggung banyak resiko. Tidak bergaji, tidak berjaminan sosial, dan menanggung resiko lebih besar.

Kewirausahaan sosial istilahnya menjadi semakin meluas, tapi bias makna. Kewirausahaan sosial itu jadi identik dengan aktivitas corporate social responsibility . Padahal sebagaimana kita ketahui, kewirausahaan sosial itu adalah merupakan manifestasi inheren dari manajemen perusahaan yang sebetulnya telah membawa “tradisi sosial” dari sejak perusahaan itu seharusnya ada.

Setali tiga uang dengan adanya “peluang” tersebut, banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyusun isu ini dalam program mereka sebagai basis pendapatan dan pendanaan organisasi.

Jurnal ilmiah-ilmu manajemen Harvard School sudah mengakui, bahwa wirausahaan sosial itu adalah merupakan genre terbaru dari wirausaha, mengoreksi pemahaman lama tentang wirausaha yang ditulis oleh pakar-pakarnya seperti : pencipta nilai tambah (J.B Say), pencipta inovasi dan agen perubahan (Schumpeter), Pecari peluang (P Drucker), pengendali sumberdaya (H Stevenson).

Kewirausahaan sosial adalah sebuah aktivitas yang tujuan utamanya mengkreasi nilai-nilai sosial di atas nilai kebiasaan positif bisnis mengejar keuntungan. Melibatkan perhatian atas kebutuhan baik sosial dan cara untuk menciptakannya, serta inovasi, kemauan untuk menanggung risiko, dan akal dalam menghadapi kelangkaan. Social entreprenuer adalah mereka yang melakukan aktivitas “kewirausahaan” untuk tujuan pencarian nilai kemanusiaan (Dees, 2003, Peredo, 2003).

Jadi jelas bahwa wirausahawan sosial itu tidak hanya bicara bagaimana membangun karitas dalam bisnis seperti yang ada dalam kerangka kerja tanggungjawab sosial perusahaan ataupun sekadar melibatkan masyarakat dalam kegiatan bisnis. Sebab itu, menurut hemat penulis, bisnis dalam perspektif wirausaha sosial adalah tidak dapat dilakukan pemisahan antara bisnis sebagai hal yang bersifat sebagai kepentingan yang privat (res-privat) terhadap kepentingan yang publik (res-publik).

Ada beberapa alasan mendasar kenapa bisnis itu harus bersifat sosial. Diantaranya adalah Kewirausahaan bukan sekadar menciptakan nilai tambah (value added) ekonomi dan mengekplorasi peluang tapi bagaimana dapat mengangkat derajat kemanusiaan menjadi lebih adil. Bisnis adalah bukan sekadar untuk bisnis itu sendiri, tapi bisnis adalah merupakan bagian dari proses perwujudan rasa kemanusiaan secara inheren. Dimana seluruh kegiatan kewirausahaan membawa tradisi sosial dan ini menujukkan bahwa kewirausahaan tidak boleh lepas dari misi sosial. Alasan yang paling mendasar adalah karena bisnis itu adalah sebagai salah satu bentuk pengabdian sosial pada masyarakat.

Sehingga kembali pada konsep awal bisnis yang tak bisa melepaskan tradisi sosialnya maka, bagaimana praktika dari kegiatan kewirausahaan sosial ini sangat tergantung dari kemampuan sebuah bisnis itu untuk mengembangkan tujuan sosialnya.

Perusahaan bisa saja mengadopsi sistem misalnya dengan mengembangkan kepemilikan saham oleh karyawan (employee share ownership plan) seperti yang mulai banyak berkembang di berbagai belahan dunia saat ini atau dengan misalnya membangun model bisnis milik masyarakat yang sama sekali terbuka seperti dalam sistem koperasi misalnya.

Makna sosial dalam perusahaan sosial itu musti inheren, menjadi bagian dari watak perusahaan dan wirausahanya, bukan hanya sok sosial yang membuat sial masyarakat./

Oleh Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)