JAKARTA, Bisnistoday- Strategi pembangunan ekonomi Indonesia kembali menjadi sorotan dalam Seminar Nasional ISEI bertajuk “Menguji Strategi MKDD? MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Desentralisasi Fiskal & Danantara”, Kamis (17/9). Forum tersebut membahas efektivitas empat agenda strategis pemerintah sekaligus mempertanyakan sejauh mana belanja negara mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang terukur.
Sekretaris Umum ISEI Jakarta, Agustian Partawijaya, dalam pembukaan seminar mengatakan, pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut dampak program-program prioritas tersebut, terutama karena sebagian memiliki cakupan yang sangat luas dan melibatkan banyak sektor ekonomi.
Salah satu sorotan utama datang dari Dr. Dipl.-Kffr. Freesca Syafitri, S.E., M.A., Tenaga Ahli Alat Perlengkapan Dewan DPR RI sekaligus dosen FEB UPN Veteran Jakarta. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak semestinya diukur dari besarnya anggaran.
“Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang sebenarnya dibeli dengan uang tersebut dan apakah belanja tersebut memberikan manfaat bagi publik.”
Menurut Freesca, evaluasi program harus berorientasi pada outcome, multiplier effect, serta akuntabilitas hasil. Dalam konteks MBG, misalnya, pengukuran tidak cukup hanya berdasarkan jumlah dapur atau penerima manfaat, tetapi harus melihat perubahan nyata yang terjadi setelah program berjalan.
Ia juga mengingatkan bahwa besarnya belanja tidak otomatis menciptakan multiplier ekonomi. Daerah dengan basis produksi pertanian dan sumber daya manusia yang kuat berpotensi memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dibandingkan wilayah yang kapasitas produksinya terbatas.
Dari sektor perbankan, Achmad Faiz Adrianto, Senior Vice President PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, menyampaikan bahwa perbankan berupaya membangun ekosistem pembiayaan yang mendukung program pemerintah. Dalam MBG, BRI tidak hanya melihat pembangunan SPPG, tetapi juga rantai ekonomi di sekitarnya.
“Pembiayaan saja tidak cukup. Pendampingan dan monitoring merupakan hal penting, demikian pula kolaborasi.”
BRI, lanjutnya, mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal melalui pembiayaan, literasi keuangan, serta dukungan terhadap kebutuhan bahan baku SPPG. Dalam catatan seminar disebutkan dukungan sekitar Rp700 miliar untuk 552 SPPG.
Sementara itu, Lili Yan Ing, Ph.D., Secretary General International Economic Association (IEA), menekankan pentingnya menghitung opportunity cost setiap kebijakan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan produktivitas dan peningkatan kualitas human capital.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa tantangan kebijakan pembangunan bukan semata-mata mengenai besar kecilnya kehadiran negara, melainkan seberapa produktif anggaran dan intervensi pemerintah menghasilkan manfaat bagi masyarakat./
