JAKARTA, Bisnistoday – Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Akhmad Akbar Susamto, menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dinilai masih sangat sulit dicapai dalam waktu dekat.
Menurutnya, berdasarkan data historis, proyeksi lembaga internasional, dan arah kebijakan fiskal, perekonomian Indonesia pada tahun mendatang lebih realistis tumbuh di kisaran 5 persen.
“Insyaallah, suatu saat Indonesia dapat menjadi negara berpendapatan tinggi. Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi memang diperlukan, dan semangat untuk mencapainya harus dibangun bersama, dengan catatan tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,” ujar Akbar dalam acara seminar Kafegama “Outlook 2026: Tantangan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Maju” di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Akbar menyampaikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting untuk menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan mendorong Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.
Namun, Akbar juga mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut harus memenuhi syarat keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan aspek lingkungan maupun meminggirkan kelompok rentan. Target tinggi harus disertai kualitas,” tambahnya.
Sebagai informasi, saat ini Akbar juga menjabat Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.
Pertumbuhan 8 Persen Jarang Terjadi dalam Sejarah
Akbar menjelaskan bahwa dalam lebih dari tujuh dekade sejarah ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen atau lebih hanya terjadi empat kali.
“Sudah lebih dari 30 tahun kita itu enggak mengalami pertumbuhan ekonomi 7% atau lebih. Terakhir kali kita mengalami pertumbuhan ekonomi 7% atau lebih itu tahun 1996,” kata Akbar.
Akbar menyebut dalam 30 tahun terakhir ekonomi Indonesia cenderung bergerak di kisaran 5%. Lonjakan pada 2021 dinilainya hanya efek basis rendah akibat pandemi COVID-19.
Sejalan dengan itu, proyeksi IMF, Bank Dunia, OECD, Asian Development Bank, hingga lembaga riset domestik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di level tersebut hingga 2026.
“Jadi harapannya kita (ekonomi Indonesia) pengin bisa mencapai 8% tetapi secara objektif kemungkinan masih di antara sekitar angka normal 5%,” tuturnya.
Konsumsi Stabil, Investasi dan Perdagangan Lemah
Dari sisi sumber pertumbuhan, Akbar mengatakan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.
Konsumsi dinilainya relatif stabil, tetapi investasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), menunjukkan tren yang kurang menggembirakan dalam satu tahun terakhir.
Di sisi lain, Akbar menilai sektor perdagangan luar negeri diperkirakan belum dapat diandalkan sebagai motor pertumbuhan untuk tahun 2026.
Tekanan berasal dari melemahnya harga komoditas, perlambatan ekonomi global, serta dampak lanjutan perang dagang yang berpotensi meningkatkan impor, khususnya dari Tiongkok.
Menurutnya, surplus perdagangan Indonesia kemungkinan tetap terjadi, tetapi terlalu tipis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
APBN 2026 Dinilai Kurang Mendukung Akselerasi
Dari sisi kebijakan fiskal, Akbar menyoroti APBN 2026 yang meskipun bersifat defisit dan ekspansif, dinilai belum sepenuhnya pro-pertumbuhan.
Salah satu indikatornya adalah penurunan belanja modal sekitar 20 persen, yang justru berlawanan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Selain itu, realokasi anggaran besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki efek pengganda yang terbatas dibanding belanja modal, meskipun tetap memberikan manfaat sosial.
Masalah Struktural: Keliru Insentif Ekonomi
Lebih jauh, Akbar menekankan bahwa tantangan utama ekonomi Indonesia bersifat struktural, terutama terkait insentif kelembagaan. Ia menilai sistem ekonomi belum sepenuhnya memberi penghargaan pada produktivitas, inovasi, dan kinerja jangka panjang.
Menurutnya, kondisi ini turut menjelaskan fenomena deindustrialisasi yang telah berlangsung sejak awal 2000-an, meskipun pemerintah telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sejak 2015.
Tanpa pembenahan struktur insentif, tata kelola, dan konsistensi kebijakan, Akbar menilai target pertumbuhan ekonomi tinggi akan sulit dicapai secara berkelanjutan.
Akbar menegaskan bahwa optimisme tetap diperlukan, tetapi harus didasarkan pada data dan reformasi struktural.
Dalam jangka pendek, fokus kebijakan perlu diarahkan pada efektivitas belanja negara. Dalam jangka panjang, perbaikan kelembagaan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. (E2-NOVITA LESTARI)
