MEDAN, Bisnistoday- Protes terhadap arogansi Satpol PP, oknum polisi dan Paspampres di kantor Walikota Medan, Sumatera Utara yang mengusir wartawan, berbuntut panjang. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para jurnalis terus berlanjut, di antaranya di depan kantor Balai Kota.
Berbagai komentar juga terus mengalir dari berbagai pihak, khususnya dari organisasi pers, termasuk dari Ikatan Wartawan Online (IWO).
Ketua Pengurus Wilayah IWO Sumatera Utara (Sumut), Yudhistira dalam keterangan resminya, Sabtu (17/4) mengatakan, dirinya tidak merasa heran dengan kejadian seperti ini karena memang sudah memprediksi sejak awal plus minus jika Bobby Afif Nasution naik tahta menjadi Walikota.
“IWO hadir disini bukan untuk memperkeruh suasana, tapi bagaimana bisa mendapatkan solusi. Secara aturan, karena memang sulit dipisahkan antara Bobby sebagai Walikota Medan dan dia sebagai keluarga atau menantu presiden. Dan dampaknya tentu bakal berimbas dengan aktivitas dia di lapangan,” ucap Yudhistira didampingi Sekretaris IWO, M Andi Yusri di Medan, Sabtu (17/4).
Dengan demikian, posisi Bobby semakin rancu karena dua posisi yang disandangnya memiliki sisi dan aturan yang berbeda dan sangat bertentangan.
Sebagai walikota dia wajib melayani dan bebas berinteraksi dengan siapa pun. Namun Bobby sebagai menantu presiden secara aturan protokol memang mendapat pendampingan dari Paspampres.
“Secara hirarki, Bobby tidak bisa membantah dan menghalang-halangi aturan Paspampres. Nah, sekarang dibutuhkan kebijakan dia untuk melonggarkan aturan itu. Karena keberadaan dia di Medan sebagai Walikota, bukan sebagai keluarga besar presiden. Ini harus ada pengecualian. Toh dia berasal dari kota ini, Bobby harusnya lebih paham dengan karakter masyarakat di sini yang cukup supple bergaul dan Paspampres tidak perlu terlalu lebay menilai, hingga ujung-ujungnya melanggar kebebasan pers seperti yang terjadi beberapa hari lalu,” ungkap Yudhis.
Yudhis juga mengecam keras alasan Danpaspampres terkait pelarangan dan pengusiran wartawan di Balai Kota dengan alasan tidak punya izin peliputan.
Harus diketahui, doorstop adalah salah satu hal yang biasa dilakukan wartawan di mana pun dan terhadap siapa pun calon narasumbernya. Presiden juga tau akan hal itu. Jadi rasanya penilaian yang sangat berlebihan dan mengada-ada kalau mau wawancara seperti itu saja harus memiliki izin. Dan Paspampres kan juga tau kalau ada undang-undang yang melindungi profesi wartawan.
“Jangan campuri ranah (kerja) wartawan dan wartawan tidak akan mencampuri ranah (kerja) Paspampres. Ini juga harusnya menjadi urusan Bobby, toh mereka juga bertindak atas arahan Bobby sebagai bagian keluarga presiden,” tandasnya./
