JAKARTA, Bisnistoday – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra mengimbau kepada seluruh kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) untuk mendorong pengelolaan wilayah terluar Indonesia.
Sertipikasi wilayah pesisir menjadi benteng utama kedaulatan bangsa Indonesia. Surya Tjandra mengungkapkan, beberapa isu strategis dalam konteks pembangunan pesisir kepulauan salah satunya yaitu bukti penguasaan efektif pada pulau-pulau kecil terluar yang menjadi pagar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Apa yang dimaksud dengan penguasaan efektif? Menurut putusan pengadilan internasional, salah satunya kalau ada tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap daerah tersebut, dan produk administratif yang sah di atas tanah adalah sertipikat,” tegas Surya Tjandra Wamen ATR/Waka BPN dalam talk show bertemakan Kolaborasi Memajukan Indonesia dari Pinggiran yang berlangsung di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, baru-baru ini.
Berita Terkait : Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar
Surya menlanjutkan, dari 111 pulau kecil terluar pagar NKRI yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan bahwa telah diterbitkan sertipikat tanah terhadap 83 pulau.
Sementara itu, tiga pulau belum bersertipikat karena masih harus mendapat persetujuan pelepasan dari masyarakat adat dan 25 pulau masuk ke dalam kawasan hutan. “Kita terus upayakan dengan melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga untuk penerbitan sertipikat. Ini menjadi penting karena bukti efektif okupasi ini lah yang menentukan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kita dengan negara tetangga,” ujar Surya Tjandra.
Surya Tjandra lebih lanjut mengatakan, terdapat tiga syarat dalam membuktikan bahwa pulau kecil terluar tersebut menjadi bagian dari NKRI, yakni pertama, harus menjadi pemanfaatan pertahanan dan keamanan, kedua, harus ada pemanfaatan ekonomi, dan ketiga konservasi untuk lingkungan.
Senergi Antar Lembaga
Oleh sebab itu, koordinasi dan konsolidasi dengan beberapa kementerian/lembaga juga terus didorong. Selain itu, peran pemerintah daerah juga penting karena, para kepala daerah yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan negara lain menjadi ujung tombak dari penjagaan pagar NKRI.
“Nah yang saya kira jadi krusial juga adalah dalam konteks pembangunan pesisir kepulauan, terdapat banyak kewenangan sektor-sektor yang perlu disinkronkan. Maka dalam hal ini ASPEKSINDO dan Badan Kerja Sama Provinsi Kepuluan harus merespons,” tuturnya.
Dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir dan kepualauan, Kementerian ATR/BPN bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah mewacanakan untuk mengadakan pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 pada Juni mendatang.
“Jadi nanti pada bulan Juni di Wakatobi, kita akan laksanakan GTRA Summit dengan mengambil tema kita sesuaikan dengan puncak Presidensi Indonesia G20. Makanya kita bisa bicara mengenai masyarakat adat, sinkronisasi tata ruang, dan kawasan hutan. Kita sinkronkan dan bagaimana itu bisa punya manfaat kepada masyarakat kepulauan dan pesisir,” tambah Surya Tjandra./
