JAKARTA, Bisnistoday – PT Pertamina (Persero) menerima sertipikat tanah aset perusahaan dari Kementerian ATR/BPN melalui program Proyek Strategis Nasional. Sertipikat diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, S.I.P. kepada Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati hari ini (14/2) di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, para pejabat Pimpinan Tinggi Madya, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Tenaga Ahli, dan sejumlah jajaran Kementerian ATR/BPN serta Komisaris Pertamina Iggi H. Achsien, Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi beserta manajemen Pertamina terkait.
Pertamina telah berhasil melakukan peningkatan status kepemilikan tanah PT Pertamina (Persero) di tahun 2022 mencapai 804,5 Ha. Sebagian besar diantaranya merupakan aset di wilayah Sumatera Utara dan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional di Indramayu Jawa Barat, Cilacap Jawa Tengah, dan Tuban Jawa Timur. Total kumulatif status aset Free & Clear mencapai 10.686,8 Ha di tahun 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, menyampaikan sinergi dan kolaborasi antara Pertamina dan Kementrian ATR/BPN sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan aset dan percepatan sertipikasi aset Pertamina.
“Kami terus berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah Pertamina dan kami sudah memiliki unit layanan khusus di daerah yang akan mempercepat proses sertipikasi tanah milik Pertamina,” ujarnya.
Serahkan Daftar Aset
Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau agar Pertamina dapat segera menyampaikan daftar aset yang harus segera disertipikasi, “Kakanwil Jabar, Jateng dan Jatim akan segera koordinasi proaktif untuk mana saja lokasi yang harus segera ditindaklanjuti,” ungkap Hadi.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan sertipikat sebagai upaya penyelamatan aset BUMN, dalam hal ini Pertamina. Digitalisasi dan berbagai terobosan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN telah memberikan kemudahan untuk Pertamina.
“Dengan beberapa terobosan yang sudah disampaikan berbagai sertipikasi aset bisa terimplementasi tahun ini, hingga permasalahan aset maupun masyarakat yang tinggal di area tersebut bisa dicarikan jalan keluar terbaik tanpa adanya friksi dengan masyarakat,” tutur Nicke.
Lebih lanjut Nicke berharap kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus diperkuat untuk menyelesaikan seluruh pendaftaran tanah Pertamina hingga tahun 2025 serta dukungan untuk Proyek Strategis Nasional yaitu Petrochemical Complex Balongan, RDMP Cilacap, dan NGRR Tuban.
Pertamina sebagai BUMN yang memiliki bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir di sektor energi memiliki cakupan bisnis dan pengelolaan aset yang sedemikian besar. Tentunya pengelolaan aset yang baik akan berdampak positif kepada kelancaran operasional perusahaan.
Dukungan dari berbagai stakeholder akan mendorong performa Pertamina dalam menjaga ketahanan energi negeri dan berkontribusi aktif pada program Net Zero Emission Tahun 2060./
