JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) kebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.15 tahu 2005 tentang jalan tol dari revisi terakhir yakni PP No.17 tahun 2021 atas perubahan keempat PP tentang Jalan Tol. Aturan penyempurnaan PP Jalan Tol ini salah satunya mengakomodir penerapan transaksi nir sentuh atau dikenal Multi Line Free Flow (MLFF).
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR, Triono Junoasmono, mengatakan, transaksi MLFF ini dapat dikatakan transaksi non tunai nir sentuh nir henti. “Kami tengah finalisasi PP-nya dan waktu dekat akan selesai. Revisi PP ini prosesnya agak panjang dan segera final dalam pembahasan antar kementerian,” tuturnya.
Triono yang akrab disapa Yongki ini, mengatakan, pembahasan tidak hanya di internal kementerian dan dalam waktu dekat dengan Kemenkumham.” Diharapkan Juni nanti, on schedule, dan target Desember penerapan tidak meleset,”terang Triono dalam Diskusi publik Kesiapan Regulasi dan Peneggakan Hukum dalam Implementasi Sistem Bayar Tol Tanpa Henti yang diprakarsai INSTRAN di Jakarta, Selasa (21/3).
Didalam PP nanti, lanjut Triono, terdapat pembahasan transaksi non tunai tanpa henti sehingga penerapannya mengikuti aturan baru ini. Hal lainnya, selain payung hukum juga pembahasan mengenai penalty bagi pelanggaran yang tidak bayar tol.
Triono menyadari, bahwa manajemen jalan tol tidak bisa dilakukan secara manual lagi. Apalagi, perkembangan jalan tol sangat pesat dalam decade terakhir. Sekarang ini, sudah 2500 km tol beroperasi dan hingga akhir 2024 nanti ditargetkan mampu mengoperasikan 3.500 km.
Ia menambahkan, kendati pembangunan jalan tol masih banyak tantangan pemerintah menargetkan sektiar 18 ribu km lagi. “Tentu ini, akan sulit apabila dilakukan pengelolaan tol dengan manajemen manual.”
Kerugian Kemacetan
Triono mengatakan, dalam studi world bank tahun 2019 lalu, kemacetan di jalan tol Indonesia menimbulkan kerugian secara umum Rp 56 triliun. Kerugian ini tidak hanya dalam bentuk cash tetapi juga waktu tertunda serta penggunaan BBM yang ekstra. “Jadi potensial loss yang cukup tinggi, sehingga harus ada solusinya.
Bahkan, dari studi Roatex bahwa kerugian akibat antrean jalan tol secara potensial mencapai Rp4,4 Trilin per tahun. Biaya yang hilang ini akan bertambah besar apabila lambat laun kendaraan terus bertambah.
Butuh Persiapan Matang
Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian mengatakan, pelaksanaan MLFF dapat mengurangi kepadatan lalulintas dan juga menekan kebocoran pendapatan Badan Usaha Jalan Tol. Hanya saja, dalam pelaksanaan MLFF ini tidak boleh tergesa-gesa, perlu edukasi yang matang untuk stakeholders.
“Lebih transparan, mengurangi fraud, yang mengkibatkan kebocoran pendapatan operator tol. Hanya saja tidak boleh tergesa-gesa,” tutur Helson.
Selain perlu waktu yang cukup dalam sosialisasi, perlunya dalam penerapan nanti dilakukan secara bertahap. Misalnya saja, penerapan nirserntuh untuk tol perkotaan dibanding tol remote area. “Ini semua butuh adaptasi BUJT, BPJT maupun pengguna jalan tol,” ujarnya.
Manfaat Transaksi Nirsentuh
Triono Junoasmoro mengutarakan,selain mengurani kerugian ini, juga menjadikan polusi berkurang dan mendorong penerapan digitalisasi pembayaran (non tunai) sesuai program pemerintah. “MLFF banyak memberikan manfaat, dengan menghinlangkan kemacetan GT Tol, polusi berkurang, mendorong pemanfaatan e-commerce.”
Dalam penerapan ini, Triono juga menegaskan penerimaan BUJT tidak boleh berkurang seiring penerapan teknologi nirsentuh ini. Diharapkan penerapan secara full MLFF ini pada Desember 2023 nanti./
