JAKARTA, Bisnistoday – Surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per April 2023 naik tajam 128,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (year on year/yoy) menjadi Rp234,7 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh pendapatan negara yang melesat 17,3 persen (yoy) menjadi Rp1.000,5 triliun atau lebih tinggi dari realisasi belanja negara yang mencapai Rp765,8 triliun atau tumbuh 2 persen (yoy).
“Dengan demikian kondisi APBN tahun lalu yang sangat baik, tahun ini masih lebih baik lagi hingga bulan April,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa bulan Mei 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/5).
Rasio surplus APBN tersebut, kata Menkeu, setara dengan 1,12 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ia memerinci realisasi pendapatan negara selama empat bulan pertama tahun ini meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp782,7 triliun atau tumbuh 15,8 persen (yoy) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp217,8 triliun atau melonjak 22,8 persen (yoy).
Lebih perinci, penerimaan perpajakan itu terdiri dari penerimaan pajak senilai Rp688,1 triliun atau tumbuh 21,3 persen (yoy) serta penerimaan dari kepabeanan dan cukai Rp94,5 triliun atau turun 12,8 persen (yoy).
Sementara itu, realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp522,7 triliun atau tumbuh 2,9 persen (yoy) dan transfer ke daerah Rp243,1 triliun atau meningkat 0,3 persen (yoy).
Belanja pemerintah pusat meliputi realisasi belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp257,7 triliun atau tumbuh 1,6 persen (yoy), serta belanja non k/l sebesar Rp265 triliun atau naik 4,1 persen (yoy).
Dengan demikian, ia mengungkapkan keseimbangan primer kas negara mengalami surplus sebesar Rp374,3 triliun atau tumbuh 69,7 persen (yoy). Keseimbangan primer merupakan selisih dari pendapatan negara dikurangi belanja negara, di luar pembayaran bunga utang.
Meski APBN mengalami surplus, pembiayaan anggaran tetap dilakukan senilai Rp223,9 triliun hingga bulan lalu atau meningkat sebesar 56,3 persen (yoy). “Realisasi pembiayaan anggaran ini untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga global, sehingga memang terdapat kenaikan cukup signifikan,” jelasnya.
Penerimaan Pajak
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa penerimaan pajak sampai akhir April 2023 mencapai Rp688,15 triliun atau 40,05 persen dari target APBN 2023 senilai Rp1.718 triliun.
Penerimaan pajak sepanjang Januari-April 2023 tersebut tumbuh 21,3 persen secara tahunan atau melemah dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun lalu sebesar 51,4 persen. “Kalau kita lihat, semua jenis pajak masih tumbuh, meskipun pertumbuhannya mulai moderat,” katanya.
Ia merinci penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas tercapai Rp410,92 triliun atau mencapai 47,04 persen dari target dan tumbuh 20,11 persen secara tahunan.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp239,98 triliun atau mencapai 32,3 persen dari target serta tumbuh 24,91 persen.
PPh migas tercapai Rp32,33 triliun atau mencapai 52,62 persen dari target dan tumbuh 5,44 persen secara tahunan.
Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya telah mencapai Rp4,92 triliun atau 12,3 persen dari target serta tumbuh 102,62 persen secara tahunan.
Menkeu mengatakan penerimaan pajak yang masih bertumbuh menunjukkan keberhasilan pemerintah menjaga kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan negara.
Pemerintah pun akan terus melakukan berbagai langkah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
“Kami akan terus melakukan berbagai langkah pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan terus waspada terhadap lingkungan ekonomi yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan,” tandasnya./
