JAKARTA, Bisnistoday – Ada ironi besar dalam cara kita berbicara tentang perubahan iklim. Dunia sibuk menghitung jutaan ton karbon, membangun model emisi, menanam jutaan bibit mangrove, hingga menggelar konferensi internasional. Namun, keberhasilan target-target besar itu sesungguhnya sangat bergantung pada keputusan sederhana masyarakat di garis depan: apakah mangrove dipertahankan atau ditebang demi memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari?
Kisah Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menunjukkan persoalan tersebut secara nyata. Di kawasan pesisir ini, kerusakan mangrove bukan semata-mata persoalan rendahnya kesadaran lingkungan. Masyarakat menghadapi kebutuhan hidup yang konkret. Ketika tambak memberikan pendapatan yang lebih pasti dibandingkan hutan mangrove, maka pilihan ekonomi menjadi sangat rasional. Karena itu, meminta masyarakat menjaga lingkungan tanpa menawarkan sumber penghidupan yang layak adalah pendekatan yang tidak lengkap.
Di sinilah konservasi harus mengalami perubahan cara pandang. Mangrove tidak cukup diperlakukan sebagai objek rehabilitasi atau sekadar angka dalam laporan karbon. Ia harus menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat.
Pengalaman pelatihan pengolahan buah mangrove menjadi sirup dan dodol, pengolahan daun menjadi makanan ringan, serta pemanfaatan bahan alami untuk batik menunjukkan bahwa konservasi dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi. Bahkan kedai kecil di tepi hutan dapat menjadi titik temu antara pelestarian, kewirausahaan, dan pariwisata.
Pendekatan seperti ini sejalan dengan pemikiran Elinor Ostrom bahwa masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan apabila memiliki kepentingan nyata dan aturan yang memungkinkan mereka terlibat. Dengan kata lain, masyarakat bukan sekadar penerima program konservasi, melainkan aktor utama yang menentukan keberlanjutan lingkungan.
Indonesia memiliki target FOLU Net Sink 2030. Namun, target tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka nasional. Keberhasilannya harus diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat di desa-desa pesisir. Dana iklim seharusnya tidak hanya diarahkan untuk teknologi satelit, pemodelan karbon, atau penanaman dalam skala besar, tetapi juga untuk pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, pemasaran produk, dan penguatan kelembagaan masyarakat.
Sebab, menjaga mangrove pada akhirnya adalah persoalan insentif. Jika hutan yang hidup mampu memberikan penghasilan yang lebih berkelanjutan daripada hutan yang ditebang, masyarakat memiliki alasan kuat untuk menjaganya.
Pertaruhan iklim dunia ternyata tidak selalu berlangsung di ruang konferensi. Ia juga berlangsung di dek kayu sederhana, di dapur perempuan pesisir, dan di desa-desa yang jarang masuk pemberitaan. Di sanalah target besar perubahan iklim diuji oleh keputusan-keputusan kecil manusia.
Jakarta, 24 Agustus 2026
Oleh :Faisal M. Jasin, Peneliti Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta. Berpengalaaman memimpin riset dan program pengabdian masyarakat tentang pengelolaan mangrove terintegrasi di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Indonesia.
