JAKARTA, Bisnistoday- Produktivitas padi/gabah akan turun menjadi di bawah lima ton per hektare, jika kebijakan pupuk bersubsidi dihilangkan dari petani.
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menanggapi kritik sejumlah anggota DPR yang mempertanyakan output atau produktivitas pertanian dari kebijakan subsidi pupuk yang telah berjalan sejak 2014.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat mengkritik terkait dana yang telah digelontorkan negara untuk subsidi pupuk mencapai Rp33 triliun, namun tidak sejalan dengan produksi yang dihasilkan.
“Sebelum ada pupuk subsidi hanya 4 ton per hektare. Ini sudah terlalu bagus. Setelah ada pupuk ini pertumbuhannya 5,2 ton per hektare. Jadi apakah ini berhasil atau tidak berhasil dengan pupuk itu, harus dipertimbangkan. Kalau tidak ada pupuk tadi, dia turun di bawah 5 ton. Pasti,” kata Mentan dalam RDP yang digelar Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (8/2).
Mentan mencatat bahwa produktivitas padi di Indonesia mencapai 5,2 ton per hektare (ha), jauh lebih tinggi dari negara produsen beras lainnya.
Berdasarkan data Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tahun 2018, produksi tanaman padi di Thailand hanya 3,09 ton per ha, Filipina 3,97 ton per ha, India 3,88 ton per ha, serta Pakistan 3,84 ton per ha. Di Asia Tenggara, produksi padi Indonesia hanya kalah dengan Vietnam yang mencapai 5,8 ton per ha.
Hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) juga mencatat produktivitas tanpa subsidi pupuk untuk tanaman padi mencapai 4,19 ton per ha atau turun 18,09 persen.
Selain itu potensi penurunan produksi tanpa subsidi untuk padi diperkirakan mencapai sebesar 9,86 juta ton dengan nilai Rp51,79 triliun.
Pemotongan Anggaran
Dalam rapat tersebut Ketua Komisi IV DPR, Sudin menyayangkan pemotongan anggaran belanja Kementan tahun 2021 sebesar Rp6,33 triliun, mengingat pertanian menjadi salah satu dari sedikit sektor yang tumbuh positif dan berkontribusi terhadap perekonomian.
Sudin mengatakan bahwa sektor pertanian tumbuh 2,59 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 13,70 persen, menjadi terbesar kedua setelah industri pengolahan.
“Namun sangat disayangkan meskipun sektor pertanian berkontribusi positif terhadap perekonomian, anggaran belanja Kementan mengalami pemotongan anggaran yang sangat besar sekali,” kata dia. Sudin mewanti-wanti bahwa dalam refocusing kegiatan dan realokasi APBN, anggaran digunakan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat petani.
Oleh karena itu Komisi IV meminta Kementan fokus dalam melaksanakan program peningkatan produksi dalam rangka pemulihan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional./
