JAKARTA, Bisnistoday – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono kembali menegaskan bahwa keberadaan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai perwujudan Asta Cita Presiden terkait pemerataan ekonomi bagi rakyat terutama di tingkat pedesaan.
Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berharap akan tercapai pertumbuhan ekonomi di desa melalui kegiatan koperasi yang bergerak di pergudangan/ logistik, toko sembako, apotik dan klinik desa, simpan pinjam serta kegiatan usaha lain sesuai potensi desa.
“Pemerataan ekonomi adalah bagaimana sumber daya otoritatif dan sumber daya alokatif didistribusikan ke wilayah pedesaan. Targetnya akan tercapai pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan koperasi yg bergerak di pergudangan, toko, apotik dan klinik desa, simpan pinjam, logistik serta kegiatan usaha lain sesuai potensi desa. Ini soal keadilan dan soal pemerataan ekonomi,” ucap Wamenkop Ferry seusai Rapat Sosialisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kemenko Bidang Pangan RI, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli hasan dan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Wakil Menteri KKP, Selasa (15/04).
Wamenkop menyatakan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah fokus mematangkan skema model bisnis, modul pembentukan, pendataan, serta sosialisasi dan pendampingan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Upaya ini sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kelurahan Merah Putih.
Sebagai strategi awal quick win dari pembentukan Kopdeskel Merah Putih ini, pihaknya telah menerbitkan surat edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Konsep model bisnis sedang disusun, modul perkoperasian juga beberapa sudah siap, data dalam proses validasi, modul dan lini masa pelatihan juga sedang disiapkan, dan masih ada beberapa progres lain,” kata Wamenkop Ferry.
Wamenkop Ferry berharap Pemerintah Daerah khususnya Kepala Desa dapat merujuk pada SE Menkop RI Nomor 1/2025 terkait langkah-langkah pembentukan Kopdes Merah Putih. Di dalam SE tersebut secara lengkap memuat panduan dan petunjuk pembentukan Kopdes/Kelurahan Merah Putih.
Baca juga:SesKemenkop Berharap Sukabumi Jadi Role Model Pembentukan Kopdes Merah
“Kami minta dukungan dan partisipasi aktif semua pihak untuk menghadirkan 80.000 Kopdes Merah Putih demi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa,” ujarnya.
Hancurkan Kemandirian Koperasi
Secara terpisah, Pengamat Koperasi, Suroto berpendapat Koperasi Desa Merah Putih yang telah ditentukan namanya secara seragam dari atas, didanai dari sumber APBN, APBD dan APBDes, dan pinjaman dari luar adalah bentuk penghancuran kemandirian, demokrasi, dan otonomi masyarakat. Perlakuan terhadap koperasi sebagai alat kebijakan seperti ini mematikan prakarsa, ciptakan sindrom ketergantungan dan kendali politik kekuasaan oligarkis oleh elite penguasa.
“Apa yang dilakukan oleh Pemerintah adalah bentuk reproduksi cara pemerintah Kolonial Hindia-Belanda agar tetap tunduk pada kekuatan konsporatif kapitalisme global dan elite politik oligarkis nasional dan mengulang ulang kesalahan lama,” ungkap Suroto yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) itu.
Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih yang didanai dari sumber APBDes ini juga merupakan upaya adu domba masyarakat di bawah agar bertengkar pepesan kosong dengan BUMDes yang telah ada agar lupakan upaya perampokkan besar besaran terhadap hak per se (hak konstitusional) rakyat atas aset BUMN dan aset negara melalui dibentuknya BPI Danantara./
