JAKARTA, Bisnistoday – Partai Golkar menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung agenda pemerintahan Prabowo Subianto, terutama dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan kesejahteraan buruh. Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, menegaskan bahwa partainya akan aktif mengawal pembahasan dan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Partai Golkar ingin menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata,” ujar Henry Indraguna di Jakarta, Senin (5/5/2025). Ia menambahkan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah memastikan integritas di internal partai melalui seleksi kader yang bersih dan berintegritas.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, sebelumnya menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset hanya memerlukan komunikasi yang lebih intensif dengan partai politik. Pemerintah berencana segera melakukan komunikasi tersebut, mengingat RUU ini sempat diajukan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menkum juga menegaskan bahwa sikap pemerintahan Presiden Prabowo terhadap RUU ini tidak berubah dan mendapat perhatian khusus dari Presiden.
Menyambut baik sinyal positif dari pemerintah, Golkar menyatakan tidak akan tinggal diam dalam mengawal dua isu strategis ini.
“Golkar tentu saja tidak ingin ketinggalan mengawal dua isu strategis ini soal kesejahteraan buruh dan RUU Perampasan Aset,” kata Henry Indraguna.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menunjukkan arah yang tepat untuk mensejahterakan buruh, petani, dan nelayan, dan Golkar akan memastikan perjuangan ini berjalan lancar hingga manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat.
Selain isu perampasan aset, Golkar juga memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan buruh, sejalan dengan janji Presiden Prabowo saat peringatan May Day 2025. Presiden telah menegaskan komitmennya untuk membela kepentingan buruh dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas (Satgas) PHK.
“Partai Golkar yang lahir sebagai partai karya kekaryaan harus berpihak kepada para pekerja di lapisan paling bawah dan melindungi hak dan kewajiban buruh, tenaga kerja maupun keluarga mereka,” tegas Henry Indraguna.
Ia menambahkan bahwa afirmasi dan perlindungan terhadap buruh harus sejalan dengan semangat Golkar dalam mendukung penyelenggaraan good governance, sehingga Golkar dapat menjadi kekuatan politik yang memimpin penetapan UU Perampasan Aset.
Sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI, Henry Indraguna berharap upaya-upaya yang dilakukan Golkar ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap partai berlambang pohon beringin. Ia juga berharap langkah ini dapat mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bebas dari korupsi, sesuai dengan cita-cita keadilan yang diidamkan oleh para pemikir besar.
“Golkar bertekad untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal agenda-agenda penting ini demi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Henry.
