JAKARTA, Bisnistoday – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan deficit APBN tahun 2025 sebesar 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut, merupakan keseimbangan antara potensi penerimaan dan kebutuhan belanja negara.
“Saya melaporkan ke Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR tentang APBN 2025. Terutama pembahsan setelah semester yang dalam hal ini beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama,” urai Sri Mulyani di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan bahwa dirinya juga melaporkan persiapan penyusunan Nota KEuangan dan RAPBN tahun 2026. Nota Keuangan ini sediakan akan disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto dihadapan DPR RI pada 15 Agustus 2025 mendatang.
Menurut Menkeu, bahwa RAPBN sudah mengakomodir program-program prioritasa presiden. Beberapa program yang dimaksud adalah makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat (SR), Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan berbagai program yang mendukung ketahanan pangan.
Terkait laporannya, Sri Mulyani mengatakan, bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan kepada para menteri termasuk dirinya. Presiden menekankan pentingnya deregulasi serta belanja tepat sasaran.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” kata Sri Mulyani.
Rapat terbatas membahas APBN berlangsung setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas membahas optimalisasi KEK. Dalam rapat terbatas terkait APBN itu, jajaran menteri yang turut hadir, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya./ant/
