JAKARTA, Bisnistoday – Pendidikan tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga terbukti menjadi penggerak ekonomi daerah. Kajian terbaru Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menemukan bahwa program revitalisasi sekolah dan bantuan tambahan penghasilan guru non-ASN mampu memberi dampak sosial-ekonomi yang signifikan, dari pertumbuhan PDRB hingga peningkatan kesejahteraan guru.
Koordinator Tim Peneliti LP3ES, Zaenal Muttaqin, menjelaskan penelitian dilakukan dengan pendekatan mixed methodsmelalui survei di 30 provinsi, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta analisis ekonometrika. Hasilnya, setiap kenaikan 1 persen alokasi dana revitalisasi sekolah diperkirakan mendorong peningkatan PDRB provinsi sebesar 0,527 persen.
“Jika sebuah provinsi memiliki PDRB Rp100 triliun, maka program revitalisasi dapat berkontribusi pada kenaikan sekitar Rp527 miliar. Ini menunjukkan investasi pendidikan berperan sebagai stimulus fiskal,” paparnya.
Dampak ekonomi tersebut terjadi antara lain melalui belanja material yang sebagian besar dibeli di wilayah sekitar sekolah, penyerapan tenaga kerja lokal, serta meningkatnya omzet UMKM. Survei LP3ES mencatat 82 persen responden menyatakan bahan bangunan dibeli di daerah setempat, sementara 62 persen tenaga kerja dalam proyek revitalisasi berasal dari warga sekitar dengan upah Rp100–150 ribu per hari.
Selain mendorong aktivitas ekonomi, program revitalisasi juga efektif memenuhi kebutuhan sarana-prasarana. Setiap kenaikan 1 persen dana revitalisasi berkorelasi dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan sekolah hingga 0,95 persen. Bentuk intervensi di antaranya rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sarpras baru, hingga perbaikan laboratorium dan ruang ibadah.
Dorong Kesejahteraan Guru
Kajian LP3ES juga menyoroti dampak Program Bantuan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Non-ASN. Analisis menunjukkan bantuan tersebut berkorelasi positif terhadap pengeluaran rumah tangga, yang menjadi indikator meningkatnya daya beli.
Jika subsidi dinaikkan Rp1 juta, rata-rata pengeluaran rumah tangga guru naik sekitar Rp317.700. Sebanyak 92 persen guru mengaku pendapatannya meningkat hingga 35 persen, bahkan sebagian mencapai 70 persen. Kenaikan itu banyak dialokasikan untuk kebutuhan pokok, transportasi, pembelian buku, serta keperluan anak.
Tak hanya itu, 57 persen penerima bantuan mengalami perubahan pola menabung dan investasi kecil, sementara 88 persen menyatakan semangat kerja meningkat. “Banyak guru merasa lebih dihargai dan disiplin kehadiran pun meningkat,” tulis laporan tersebut.
Tantangan Implementasi
Meski hasilnya positif, LP3ES mencatat sejumlah pekerjaan rumah. Pada program revitalisasi, pemerintah perlu menjamin ketersediaan dana operasi dan pemeliharaan, memperluas pemerataan ke wilayah dengan akses pendidikan terbatas, serta memperkuat pengawasan agar transparan.
Adapun pada program Tamsil, tantangan meliputi akurasi data penerima terutama guru yang telah beralih status menjadi ASN dan pemerataan distribusi bantuan antar kabupaten/kota.
LP3ES merekomendasikan penguatan skema swakelola berbasis kebutuhan sekolah, pelibatan UMKM secara sistematis, perbaikan mekanisme penyaluran Tamsil, serta integrasi data kesejahteraan guru dalam sistem digital nasional. Program pendidikan juga disarankan menjadi bagian strategi pembangunan ekonomi daerah jangka panjang.
Menanggapi hasil kajian itu, perwakilan Kantor Staf Presiden, Muslim, menegaskan pemerintah memberi perhatian besar pada revitalisasi sarana pendidikan. Tahun ini, program mencakup jenjang PAUD hingga SMA dengan anggaran Rp12 triliun, termasuk Rp2,6 triliun untuk SMK negeri dan swasta. Kebijakan ini diharapkan memperbaiki kualitas layanan pendidikan secara merata di seluruh wilayah./
