Jakarta, Bisnistoday,- Bursa calon Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) kini mulai menyita perhatian publik. Nama Norman Joesoef mendadak mencuat ke permukaan. Ia merupakan sosok pengusaha yang aktif di sektor industri pertahanan. Meskipun demikian, Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan keputusan resmi.
Munculnya nama Norman juga memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan kriteria ideal untuk posisi tersebut. Banyak pihak menilai kursi Wamenhan sebaiknya diisi purnawirawan militer. Namun, ada pula yang berpendapat figur sipil tetap relevan.
Norman dikenal sebagai pendiri sekaligus CEO Republikorp. Perusahaan swasta nasional ini bergerak di bidang manufaktur pertahanan. Selain itu, mereka fokus pada pengembangan teknologi strategis. Kiprah bisnisnya di sektor keamanan memang terbilang cukup luas.
Namun, sorotan tajam mendadak muncul dari ruang digital. Akun media sosial Badan Perwakilan Netizen (BPN) mengunggah tudingan serius. Mereka menyoroti dugaan monopoli proyek alutsista di Kementerian Pertahanan (Kemhan). BPN bahkan menyebarkan data kegiatan bisnis PT Republik Korpora Indonesia.
“Mengenal siapa Norman Joesoef, calon Wamenhan yang dulu sempat terlibat kasus pembelian 12 pesawat tempur bekas,” tulis akun BPN dalam unggahannya dilihat Kamis (13/8/2026).
BPN menjelaskan bahwa dominasi tersebut dilakukan melalui jaringan anak perusahaan. Beberapa di antaranya adalah PT Republik Technetronic Nusantara dan PT Republik Aero Dirgantara. Selain itu, ada pula PT Republik Palindo Marine serta PT Republik Defence.
Berdasarkan grafik yang diunggah BPN, nilai proyek tersebut sangat fantastis. Republikorp diduga menguasai hampir 30 persen total proyek alutsista. Angka ini mencakup pengadaan di Kemhan hingga tiga matra TNI. Secara nominal, nilainya diperkirakan mencapai USD 2,45 miliar dari total anggaran USD 9,71 miliar.
Beberapa proyek jumbo turut dirincikan oleh akun tersebut. Pertama-tama, PT Republik Technetronic Nusantara menggarap proyek Join National Operations Command senilai USD 200 juta. Selanjutnya, PT Republik Aero Dirgantara memegang proyek helikopter angkut senilai USD 300 juta. Sebab itu, penguasaan ini dinilai sangat dominan.
Oleh karena itu, BPN mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi proses pengadaan alutsista. Mereka menilai sektor anggaran pertahanan selama ini sangat tertutup. Akibatnya, publik sulit mengakses informasi pertanggungjawaban keuangan negara secara terbuka.
Tanpa adanya kebocoran dokumen, masyarakat tidak akan mengetahui peta penguasaan proyek tersebut. Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai akuntabilitas anggaran negara. Sebab, uang yang digunakan dalam tender tersebut bersumber dari pajak rakyat.
Sebagai hasilnya, BPN secara tegas menolak wacana pengangkatan Norman Joesoef sebagai Wamenhan. Mereka khawatir akan timbul benturan kepentingan yang besar. Jika dilantik, seluruh proyek strategis Kemhan dikhawatirkan hanya akan berpusat pada kelompok usahanya semata.(adit)
