BANDUNG, Bisnistoday.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan pekerja rentan. Langkah ini menjadi perhatian karena sekitar 60 persen tenaga kerja di Kota Bandung bekerja di sektor informal dan belum seluruhnya terjangkau perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi tantangan tersendiri karena pekerja informal umumnya tidak memiliki hubungan kerja tetap maupun kontrak kerja seperti pekerja formal.
“BPJS Ketenagakerjaan ini harus kita sampaikan atau kita berikan manfaatnya kepada para pekerja informal. Ini tantangan, karena kalau pekerja formal kan jelas, sudah jelas statusnya, ada kontraknya. Kalau pekerja informal kan enggak ada,” ujar Farhan saat menghadiri Prime Partners Gathering 2026 BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci, Kamis (22/10/2026).
Menurut Farhan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan perlu menjangkau berbagai profesi, termasuk pekerja di industri kreatif dan digital. Di Kota Bandung, kelompok ini meliputi penyiar, pembawa acara, editor, kreator konten, hingga influencer yang memiliki pola kerja dan penghasilan beragam.
Karakteristik pekerjaan yang tidak selalu tetap membuat perluasan kepesertaan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi pekerja. Farhan menilai, skema iuran bersama dan subsidi silang dapat menjadi alternatif untuk membantu memperluas akses terhadap perlindungan tersebut.
“Ini peluang-peluang besar. Kenapa saya mengangkat ini di Kota Bandung? Karena Bandung kota kreatif. Banyak orang-orang yang memulai kariernya dan berkarier sampai matang itu dalam posisi tersebut,” katanya.
Pemkot Bandung Gandeng BPJS Ketenagakerjaan
Untuk meningkatkan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan, Farhan membuka peluang kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui program Siskamling Siaga Bencana yang menjangkau 151 kelurahan di Kota Bandung.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Bandung berinteraksi langsung dengan pengurus RW untuk mendengarkan persoalan masyarakat di wilayah masing-masing. Farhan berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat turut hadir untuk menjelaskan manfaat program, persyaratan kepesertaan, serta akses perlindungan bagi pekerja informal.
“Saya keliling ke 151 kelurahan di Kota Bandung, saya selalu mengatakan, saya kan selama ini keliling sama BPJS Kesehatan. Saya pengen ngajak BPJS Ketenagakerjaan keliling sama saya, Siskamling Siaga Bencana namanya,” tutur Farhan.
Pendekatan kewilayahan tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta.
Baru 40 Persen Pekerja Rentan Terlindungi
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana mengatakan, perluasan perlindungan bagi pekerja informal dan pekerja rentan masih membutuhkan dukungan berbagai pihak.
Sejumlah kelompok yang menjadi perhatian antara lain pekerja rumah tangga, buruh bangunan, pekerja malam, hingga pengemudi ojek daring. Kelompok tersebut dinilai membutuhkan perlindungan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja dan dampak ekonomi yang dapat dialami keluarga.
“Yang agak sedikit khawatir, ini pekerja informal kita. Saya nanti minta bantuan kepada teman-teman kita turun rembuk. Dari 60 persen yang harus dilindungi ini baru 40 persen,” kata Yayan.
Ia mendorong pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan cakupan perlindungan. Menurutnya, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tanpa jaminan sosial berisiko membuat keluarganya menghadapi kesulitan ekonomi, terlebih jika pekerja tersebut merupakan pencari nafkah utama.
Yayan juga menyoroti perlunya dukungan anggaran dan kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). Dana tersebut diharapkan dapat membantu pembiayaan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang membutuhkan.
“Kami mendapatkan perintah dari Bapak Wali Kota untuk bisa melindungi masyarakat Kota Bandung semaksimal mungkin,” ujarnya.
Apindo Dorong Kolaborasi Dunia Usaha
Dukungan terhadap perluasan perlindungan pekerja juga disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bandung. Perwakilan Apindo Kota Bandung Ahmad Kosim Asmari mengatakan, perusahaan memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat di lingkungan operasionalnya, salah satunya melalui program CSR.
“Tadi juga disampaikan bahwa terkait CSR, mungkin seluruh perusahaan ini memberikan CSR-nya, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Namun, semuanya adalah untuk kepentingan kemaslahatan di daerah lingkungan tersebut,” kata Ahmad.
Ia berharap pertemuan antara BPJS Ketenagakerjaan dan pelaku usaha dapat menjadi awal kerja sama yang memberikan manfaat bagi pekerja maupun masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan secara simbolis kepada keluarga karyawan yang meninggal dunia saat bekerja atau dalam perjalanan bekerja.
Melalui sinergi Pemkot Bandung, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pekerja informal dan pekerja rentan. Dengan perlindungan tersebut, pekerja dan keluarganya diharapkan memiliki jaring pengaman ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah.
