JAKARTA, Bisnistoday – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersiap mengambil langkah hukum tegas terhadap 10 perusahaan sawit dan pertambangan yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif dengan total potensi mencapai Rp8 triliun.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menegaskan, negara tidak akan ragu menggunakan instrumen hukum apabila pendekatan persuasif yang telah ditempuh tidak diindahkan oleh korporasi.
“Sesuai Perpres, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan korporasi tidak menunjukkan itikad baik terhadap kemudahan langkah-langkah persuasif yang disampaikan pemerintah melalui Satgas PKH, maka negara akan mengambil langkah-langkah yang patut,” ujar Barita dalam konferensi pers di Jakarta.
Dari sektor perkebunan sawit, terdapat delapan perusahaan yang tidak memenuhi panggilan Satgas PKH. Total potensi denda dari sektor ini mencapai Rp4,2 triliun.
Empat perusahaan yang tergabung dalam Goodhope Group tercatat memiliki potensi denda sekitar Rp1,83 triliun. Sementara PT Sukajadi Sawit Mekar yang berafiliasi dengan Musim Mas Group berpotensi dikenai denda sebesar Rp341 miliar.
Selain itu, tiga perusahaan non-grup juga tercatat memiliki potensi denda besar, yakni PT Intiga Prabhakara Kahuripan sebesar Rp827,91 miliar, PT Gunung Bangau senilai Rp208,58 miliar, dan PT Anugerah Tuah Mulya Perkasa sebesar Rp1,02 triliun.
Dua Perusahaan Tambang Terancam Sanksi
Sementara dari sektor pertambangan, dua perusahaan tercatat belum memenuhi kewajibannya, yaitu PT Daya Sumber Mining Indonesia dengan potensi denda mencapai Rp3,72 triliun, serta PT Sarana Mineralindo Perkasa sebesar Rp67,8 miliar.
Hingga kini, Satgas PKH telah memanggil ratusan perusahaan. Dari 83 perusahaan sawit, sebanyak 41 perusahaan telah membayar denda, 13 menyatakan kesanggupan, sementara 19 mengajukan keberatan. Adapun dari sektor pertambangan, Satgas mencatat Rp5,2 triliun denda telah masuk ke kas negara.
Barita menekankan bahwa penertiban kawasan hutan tidak semata penagihan denda, tetapi juga penguasaan kembali kawasan hutan dan pemulihan aset negara.
Di sektor perkebunan sawit, Satgas PKH telah mengamankan sekitar 4,09 juta hektare lahan, dengan 2,47 juta hektaredi antaranya telah diserahkan kepada kementerian terkait. Sementara di sektor pertambangan, Satgas berhasil menguasai kembali 8.822 hektare lahan dari 75 perusahaan.
Pemicu Banjir Sumatera
Dalam perkembangan lain, Satgas PKH juga mengidentifikasi 12 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat alih fungsi kawasan hutan di hulu sungai “Delapan korporasi di Sumatera Utara, dua di Sumatera Barat, dan dua di Aceh,” ungkap Barita.
Kedua belas perusahaan tersebut kini tengah diperiksa di Kejaksaan Tinggi setempat. Satgas membuka kemungkinan penetapan tersangka baik terhadap korporasi maupun individu, dengan ancaman sanksi mulai dari pencabutan izin hingga pidana kehutanan.
Langkah tegas ini menandai keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan serta memastikan pengelolaan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan demi mencegah bencana ekologis berulang./ant/
