Dana Hibah Rp900 Juta ke Perkumpulan BPI, Ini Penjelasan Zita Anjani

JAKARTA,Bisnistoday- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani memberi penjelasan soal dana hibah sebesar Rp900 juta untuk Perkumpulan Bunda Pintar Indonesia (BPI) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/11), dia menjelaskan, selama ini sumber anggaran perkumpulan memang atas inisiasi dirinya, para guru PAUD serta para pemerhati dunia pendidikan itu.

Sumber anggaran hanya melalui donatur ataupun situs “crowd funding“, salah satunya kitabisa.com.

Lalu pada akhir 2020, perkumpulan itu mengajukan proposal permohonan hibah ke Dinas Sosial DKI Jakarta sebesar Rp1 miliar yang telah dimasukkan ke dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai salah satu penerima hibah dengan anggaran yang telah disetujui oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Namun, karena ‘refocussing‘ dan adanya penghematan anggaran, Bappeda DKI Jakarta hanya dapat mengalokasikan sebesar Rp4,5 miliar untuk kurang lebih 771 lembaga-lembaga lain yang mengajukan hibah,” ujar Zita.

Kemudian di tahun 2021, proposal anggaran perkumpulan itu dibahas dalam KUA-PPAS Anggaran 2022. Di tingkat komisi, disepakati pemberian dana hibah senilai Rp900 juta dengan memperhatikan kebermanfaatan dan mempertimbangkan pengajuan proposal sebelumnya.

“Semua proses yang telah Perkumpulan Bunda Pintar Indonesia lakukan baik itu permohonan, pengajuan, penganggaran, penerimaan dan penggunaan hibah sudah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Terkait keterikatannya dengan Perkumpulan BPI, Zita menjelaskan perkumpulan itu lahir dari keprihatinan dirinya, para guru PAUD serta para pemerhati dunia pendidikan terhadap perkembangan sistem, budaya dan kualitas lembaga PAUD. Terlebih lagi terhadap kualitas guru-guru PAUD dan kualitas anak-anak didik di usia dini tersebut.

“Itu telah membuat saya, para guru PAUD serta para pemerhati dunia pendidikan semakin yakin dan telah berinisiatif untuk membentuk perkumpulan yang secara resmi bernama Bunda Pintar Indonesia yang tentunya bersifat nirlaba, sukarela dan sosial untuk menciptakan ekosistem PAUD yang berkualitas sebagai salah satu jenjang pendidikan paling awal bagi anak-anak untuk mencapai kecerdasan bangsa,” kata Zita.

Dia menegaskan, Bunda Pintar Indonesia adalah perkumpulan yang telah berbadan hukum dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Oleh karenanya, Perkumpulan Bunda Pintar Indonesia bukanlah perkumpulan ‘bodong’ yang tiba-tiba datang mengajukan permohonan hibah ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” katanya.