JAKARTA, Bisnistoday – Kuasa hukum Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe, OC Kaligis, secara resmi mengirimkan surat ke Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dengan reaksi KPK ketika menghadapi gugatan praperadilan, dan keberatan dengan pembatasan kuasa hukum ketika mendampingi klien dalam pemeriksaan di KPK.
Dalam surat yang ditujukan khusus kepada Anggota Dewan Pengawas KPK, Indriyanto Seno Adjie tersebut, Kaligis memberi masukan, agar Dewan Pengawas menegur pihak KPK agar mentaati hukum acara yang diatur KUHAP, dalam menghadapi gugatan praperadilan, yang dilayangkan pengacara.
“Saya yakin dibentuknya KPK untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
diperintahkan oleh undang-undang. Khususnya dalam hal penahanan, KPK selalu mengacu pada KUHAP,” ujar Kaligis di Jakarta, Jumat (14/4).
OC Kaligis menceritakan, pada mula sebagai pengacara, ketika pihaknya menggugat praperadilan KPK, KPK selalu tunduk pada apa yang diatur KUHAP. Dalam Pasal 82 (1) a jelas diatur, ”Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang”, dan dalam Pasal 82 (1) c, juga secara terang diatur ”Pemeriksaan tersebut, dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya”.
Dari ketentuan tersebut, kata Kaligis, setiap orang wajib mentaati tenggang waktu acara pemeriksaan praperadilan dalam waktu 7 hari kerja. “Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini, setiap kali pemohon mengajukan permohonan praperadilan, KPK meminta tunda minimal 2-3 minggu. Kalau seperti itu, yang terjadi adalah lewat waktu tujuh hari, yang dipersyaratkan KUHAP, yang akibatnya, hakim tidak lagi berwenang untuk memutus, karena sudah di luar wewenang hakim untuk memutus,” kata Kaligis.
Dia melanjutkan, dan untuk menggugurkan permohonan praperadilan tersebut, dalam waktu tiga minggu itu, KPK segera melimpahkan berkas perkara pemohon ke pengadilan. “Sehingga hakim, tidak lagi berwenang memutus permohonan praperadilan yang diajukan pemohon,” tukas Kaligis.
Biasanya, penundaan tiga minggu sampai satu bulan, yang diminta KPK itu, selalu dikabulkan hakim. “Karena kalau tidak, pribadi hakim akan dibongkar KPK, mulai dari hakim yang bersangkutan berkarir menjadi hakim, sampai mengarah dan dipertanyakan asal kekayaan dan kehidupan pribadinya. Ini kebiasaan KPK untuk menghancurkan pribadi hakim, sehingga hakim selalu mengikuti permintaan KPK dalam menunda sidang,” ujar Kaligis.
Kaligis sendiri berkirim surat langsung ditujukan kepada Indriyanto Seno Adjie, karena ketika Indriyanto menjadi saksi ahli dalam perkara Bibit-Chandra di tahun 2009, pernah memberikan pendapat ahli bahwa bila hukum acara dilanggar, itu termasuk kejahatan jabatan dan melanggar Pasal 421 KUHP. Pendapat Prof Indriyanto ini sama dengan pendapat ahli lainnya, Dr Chairul Huda, Prof Philipus Hadjon, dan Prof Nyoman Sarikat PJ.
“Kenapa kami memberikan masukan ini ke Dewan Pengawas, agar dalam rangka pengawasan, Dewan Pengawas menegur pihak KPK, yang terlibat di dalam proses praperadilan, agar memberikan contoh menaati hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (1) c KUHAP,” tukas Kaligis.
Selain itu, lanjut Kaligis, pihaknya juga keberatan dalam proses pendampingan tersangka. Penyidik KPK hanya mengizinkan tersangka didampingi hanya satu penasehat hukum. “Padahal bila didampingi dua penasehat hukum, dapat dengan mudah menyaksikan prertanyaan-pertanyaan yang menjebak, tekanan-tekanan yang diberikan penyidik, dan mohon juga hal ini jadi perhatian Dewan Pengawas, karena hadirnya dua penasehat hukum tidak dilarang KUHAP,” kata Kaligis.
Advokat senior itu memberi contoh, ketika Abraham Samad dan Bambang Widjojanto diperiksa sebagai tersangka, didampingi oleh lebih dari dua penasehat hukum. “Kenapa melarang didampingi lebih dari satu penasehat hukum? Bukannya itu sudah melanggar hak asasi tersangka dan melanggar hak asasi penasehat hukum?,” tanya Kaligis.
Kaligis berharap masukan yang diberikan ke Dewan Pengawas KPK, mendapat perhatian dari Dewan Pengawas, atas sikap akal-akalan KPK dalam penundaan sidang praperadilan./
