JAKARTA, Bisnistoday – Presiden Terpilih Prabowo Subianto diminta selektif menyusun kabinet dan secara khusus memilih sosok para menterinya. Masyarakat tengah dihadapkan ekonomi yang sulit, pertarungan geopolitik serta korupsi merajalela. Disisi lain, utang pemerintah makin menggunung.
Hal ini terungkap dalam diskusi publik dengan tema “Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar” yang diadakan secara hybrid melalui zoom meeting dan bertempat di ruang Granada, Universitas Paramadina Jakarta pada Kamis (11/7).
Handi Risza Idris, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Paramadina dalam diskusi tersebut, berujar kondisi geopolitik global yang tidak berkesudahan, konflik timur tengah, dan memberikan dampak yang luar biasa kepada ekonomi global. “Seluruh negara lumpuh aktivitas ekonominya selama kurang lebih 2 tahun, ketika sudah mulai luluh di hadang dengan konflik geopolitik yang menyebabkan dampak dari ketidakpastian,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi yang stagnan, lanjut Handi, memberikan efek hambatan yang kuat terhadap ekonomi global. “Ternyata kita punya sensitivitas yang kuat terhadap harga komoditas, yang mana penerimaan pajak mengalami perlambatan dengan capaian 44,5% terhadap APBN, penurunan pajak terutama disebabkan PPh Badan akubat moderasi harga komoditas dan posisi utang pemerintah menungkat mencapai angka 8.338,43 triliun pada April 2024” tuturnya.
Disisi lain, kondisi pengangguran makin tak terbendung. Berdasarkan data yang dipaparkan Handi, terjadi peningkatan angka kemiskinan dari tahun 2019 sebesar 25,14 juta menjadi 25,9 jura pada tahun 2023, kemudian tingkat pengangguran juga menungkat dari 6,82 juta tahun 2019 menjadi 7,2 jura tahun 2024.
Kabinet Bukan Untuk ‘Entertain’
Handi Risza Idris mengutarakan, ada kompromi politik koalisi besar Revisi Undang-Undang Kementerian Negara mengubah jumlah keseluruhan 34 kementerian menjadi disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Di mana partai pendukung Pemerintah diperkirakan sekitar 12-13 partai politik, gabungan antara partai parlemen dan non-parlemen.
“Presiden terpilih diyakini akan mengakomodir semua partai pendukung mendapat jatah Menteri di Kabinet. Kekuatan partai penyeimbang diluar kabinet akan makin kecil sehingga terganggunya proses demokrasi chek and balance” kata Handi.
Handi menganggap zaken kabinet merupakan konsep yang paling efektif dan efisien. Di mana konsep zaken kabinet melahirkan zona ekonomi eksklusif maka dibutuhkan kabinet yang memiliki keahlian dan kecakapan. Konsep kabinet zaken bukan hal baru dalam dunia politik di Indonesia. kabinet zaken yang muncul pada awal 1955 merupakan kabinet ekstra parlementer yang dibentuk berdasarkan keahlian atau kecakapan dari menteri yang ditunjuk.
“Pemerintahan baru nanti punya beban yang berat untuk mengembalikan kepercayaan publik agar mampu bekerja secara efektif dan efisien. Presiden baru tidak boleh lagi dibebani dengan permasalahan moral hazard yang dimiliki para menterinya. Kabinet baru nanti harus mencerminkan profesionalitas dan dedikasi yang tinggi untuk mencapai kemajuan bangsa” tegas Handi.
Fundamental Lemah
Direktur Eksekutif Indef serta Pengajar Universitas Diponegoro, Esther Sri Astuti mengungkapkan persoalan dalam negeri perekomian Indonesia terletak pada fundamental ekonomi yang masih lemah. “Makanya daya tahan terhadap guncangan yang terjadi sebagai dampak dari tekanan global tidak kuat. Oleh karena itu menyalahkan tekanan global sebagai penyebab lemahnya perekonomian domestik” tuturnya.
Berdasarkan analisanya, perlambatan perdagangan dunia turut membuat turun selisih antara ekspor dengan impor atau neraca perdagangan. Pada kuartal 1-2023, Indonesia mengalami surplus perdagangan sejumlah 14 miliar USD. Sedangkan pada kuartal pertama tahun 2024, surplus tersebut menurun jadi 9,8 miliar USD. Sementara harga komoditas ekspor utama Indonesia mulai menurun di pasar global.
“Tren utang Indonesia terus meningkat, bukan hanya dalam USD tapi juga dalam Rupiah yang dapat dilihat dari SBN. Sehingga membuat ketergantungan terhadap USD sebagai alat pembayaran semakin meningkat. Hal tersebut tidak diimbangi oleh generate income dalam bentuk USD, karena kapasitas ekspor terus mengalami penurunan” kata Esther.
Esther memandang program makan siang gratis malah akan mendorong impor lebih tinggi. Melihat kondisi fiskal Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena dari tahun ke tahun ratio utang punya tren meningkat, sementara income negara meturun sehingga membuat defisit fiskal melebar.
“Keberlanjutan fiskal berkelanjutan harus di batasi, dengan stabilitas harga, ppn naik, bbm naik akan menggerus daya beli masyarakat kemudian stabilitas nilai tukar harus diperhatikan dengan mengembangkan pariwisata, daya beli masyarakat harus di jaga agar tidak terjadi caos” pungkasnya.
Ratio utang terhadap PDB yang mencapai sekira 40% jelas akan membawa persoalan sendiri bagi Presiden terpilih Prabowo. “Hal itu akan menyebabkan efektivitas jalannya pemerintahan ke depan menjadi sangat riskan” papar Direktur Eksekutif Indef/Pengajar Universitas Diponegoro itu.
“Semakin ‘gemoy’ kabinet, maka akan semakin besar belanja rutinnya. Hendaknya kabinet dibuat seramping mungkin agar efektif. Walaupun koalisi partainya besar, tapi kabinet cukEup rasional dan ramping saja” tegas Esther./
